KAMMI Unjukrasa ke KPUD Jabar

                         Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pilkada

                     KAMMI Unjukrasa ke KPUD Jabar

                                      Ketua KPUD Jabar menerima kotak amanat dari KAMMI

Bandung ,(Pripos 12/11)- Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat melakukan unjukrasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat di Jln. Garut Bandung, Senin (12/11). Kedatangan mereka mempertanyakan kesungguhan KPUD Jabar dalam mengelola manajemen kepanitiaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat tahun 2013 ini. Di samping itu, aktivis KAMMI juga meworning KPUD Jabar agar dalam mengelola anggaran dana Pilkada yang besaranya mencapai Rp 700 miliar dengan benar.    

            Saat menerima aspirasi dari KAMMI, Ketua KPUD Jabar Yayat Hidayat mengatakan, dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat menanggung beban moral sangat berat karena menggunakan uang rakyat yang demikian banyak, yaitu sebesar Rp 700 miliar. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diminta kerjasama secara harmonis dengan KPU Jabar, agar penyelenggaraan Pilgub 2013 benar-benar sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan KPU.

“KPU Jabar terbebani moral dalam menyelenggarakan Pilgub 2013, karena pakai uang rakyat dari APBD Provinsi Jawa Barat yang tidak sedikit. Bayangkan, 700 milyar rupiah untuk satu kali putaran! Kalau uang itu dibelikeun kurupuk sakumahaeun lobana. Karena itu, dalam penyelenggaraan Pilgub ini KPU perlu kerjasama yang harmonis dengan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat..

Kepada 30 orang pengunjukrasa, Yayat menjelaskan kerjasama secara harmonis yang dimaksudnya, yaitu ikut mengawal KPU Jabar dalam melaksanakan proses Pilgub 2013 agar sesuai yang diharuskan oleh undang-undang Pemilu dan peraturan KPU tentang Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bukan kerjasama yang sifatnya kolutif atau sekadar lips stick dan make up.          “Tapi tolong kerjaan kami yang baik didukung pula oleh teman-teman mahasiswa. Yah..., dukungan itu bisa dengan gogorowokan atau ancaman akan memroses hukum bilamana kami berbuat curang, tujuannya untuk mengingatkan KPU supaya bekerja sesuai aturan,” tuturnya seraya mengakui  unjukrasa tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari kalangan intelektual, demo amanah rakyat,  dan kehadiran KAMMI di depan kantornya sebagai representasi masyarakat Jawa Barat.

Ketika didaulat bicara dan diasongi megaphone oleh mahasiswa, Yayat terlebih dulu menyeletuk yang mengingatkannya dulu ketika masih berstatus mahasiswa sering melakukan demo, tetapi sekarang gilirannya yang menjadi sasaran demonstran. Meski begitu, ia tetap menilai tuntutan KAMMI adalah keniscayaan dan kewajiban bagi KPU untuk mengakomodir aspirasi mereka.

Sebab jika KPU tidak menampung aspirasi dan melaksanakan Pilgub 2013 sesuai tuntutan KAMMI, menurut Yayat,  berarti KPU Jabar berkhianat terhadap bangsa Indonesia khususnya rakyat Jawa Barat.  Sementara KPU sendiri berkeinginan menjadikan Pilgub kali ini sebagai jembatan ke situasi yang lebih baik demi masa depan rakyat Jawa Barat.

“Oleh karenanya, kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut mengawal Pilgub supaya betul-betul menerapkan prinsip Jurdil ( jujur dan adil-red) dan Luber (lancar, umum, bebas dan rahasia-red). Ketika kami berpaling dari itu, maka malapetaka akan terjadi. Nah, makanya tolong dukung supaya Pilgub sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, Jurdil dan Luber, dan sukses memilih pemimpin amanah yang dihendaki rakyat Jawa Barat.             

Seorang Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Sosialisasi, Ferdhiman, ketika didaulat pula untuk pidato meminta KAMMI agar mengajukan proposal kerjasama dalam sosialisasi Pilgub 2013 dengan program-programnya yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar KAMMI mampu menunjukkan kegiatannya yang lebih cerdas dan intelektual, ketimbang sekadar berdemo.

Dalam aksinya di halaman KPU Jabar yang berlangsung selama 45 menit, dari pukul 10.00 hingga pukul 11.00, KAMMI melancarkan 3 tuntutan. Pertama, menuntut peran aktif seluruh stakeholder Jawa Barat dalam mencerdaskan masyarakat Jabar, tidak sekadar menjadikan masyarakat sebagai komoditas politik belaka. Kedua, menuntut KPU Jabar agar bersikap dan bekerja dengan profesional, netral dan independen, dan ketiga mengimbau seluruh masyarakat Jabar untuk mempelajari track record seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sedari dini secara integral dan komprehensif. (fauzi)