Turunnya
Perintah dari DKPP
Tugas KPU
Jabar Tambah Berat
Bandung, Selasa 04/12 (Pripos),-
Setelah sibuk menyelenggarakan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat (Pilgub) 2013 yang bersamaan dengan verifikasi faktual (vertual) 16
partai politik peserta Pemilu 2014, kini pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU Jabar) kian bertambah dengan adanya
“perintah” dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu) untuk melakukan
verifikasi bagi 18 parpol lainnya.
Verifikasi terhadap
18 parpol yang pada akhir Oktober lalu dinyatakan tidak lulus verifikasi
administrasi di KPU itu, tampaknya harus dipersiapkan dan sesegera mungkin
dilaksanakan oleh KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota, walaupun saat ini mereka
sedang sibuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk Pilgub 2013 dan
menghadapi pekerjaan besar memeras keringat. Yakni, merekapitulasi berkas
dukungan tambahan bakal calon perseorangan mulai Rabu (5/12) serta
mendistribusikannya untuk divertual ulang oleh PPS (panitia pemungutan suara)
dalam waktu sangat terbatas.
Selain itu, memasuki
minggu pertama Desember ini KPU kab/kota juga dituntut intensif
melakukan koordinasi dengan KPU Jabar untuk pembuatan berita acara (BA) hasil
vertual 16 parpol yang dilaksanakan mulai 30 Oktober hingga akhir Nopember
lalu, yang harus dikirimkan secara berjenjang dari KPU kab/kota ke
KPU provinsi dan selanjutnya harus sampai ke KPU di Jakarta sesegera mungkin.
Di
sisi lain, pekerjaan yang makin menumpuk seiring semakin dekatnya hari “H”
Pilgub yang jatuh pada 24 Februari 2013, disamping mesti mengolah hasil vertual
16 parpol berikut dan penyusunan kebutuhan logistik Pemilu 2014, ditambah lagi
datang pekerjaan baru dari DKPP agar segera melakukan verifikasi 18 parpol yang
hari ini sampelnya dibagikan kepada KPU kab/kota itu, KPU Jabar pun kini
dihadapkan pada persoalan keterbatasan anggaran untuk membiayai
pekerjaan-pekerjaan itu.
Hal
tersebut terungkap pada pembukaan rapat koordinasi vertual parpol calon peserta
Pemilu 2014 antara KPU Jabar dengan KPU kab/kota, di Aula Sekretariat KPU Jabar
Jl. Garut No. 11 Bandung, Senin (3/12). Dalam rakor yang dipimpin
Komisoner Achmad Heri dan dibuka resmi oleh Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat ini
mencuat pula pembicaraan mengenai kebutuhan anggaran untuk operasional KPU
provinsi dan KPU kab/kota se-Jawa Barat dalam menyiapkan Pemilu 2014.
Menurut
Sekretaris KPU Jabar, Heri Suherman, perihalnya sudah disampaikan kepada Ketua
KPU Husni Kamil Manik dan sekretaris jenderalnya, Suripto Bambang Setiadi.
Lantas kedua pimpinan KPU pusat ini berjanji akan menyelesaikan persoalannya
dengan menghadap langsung ke Menteri Keuangan RI, dan meminta agar segera
mencairkan dana persiapan Pemilu 2014.
“Dari
awal saya pesimis permohonan ke Kementerian Keuangan itu bisa berhasil.
Persoalannya pasti sama dengan di pemerintah daerah, seperti di Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, yang secara normatif untuk saat ini sudah tidak bisa,
karena terbentur oleh tutup buku akhir tahun. Akhirnya, yang saya dengar malah
KPU pusat yang meminta KPU Jabar supaya menggunakan kemampuan di daerah.
Berarti untuk kebutuhan Pemilu 2014 supaya dibiayai dulu oleh daerah
masing-masing,” ungkapnya.
Namun
kepada peserta rakor serta Komisioner dan pejabat struktural KPU Jabar, Heri
meminta agar tidak mencemaskan soal anggaran yang diperlukan untuk menuntaskan
vertual 16 parpol, dan tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya operasional
saat melakukan verifikasi 18 parpol. Pasalnya, KPU Jabar
masih memiliki sisa anggaran Pilgub 2013 yang mencukupi untuk biaya berapapun
banyaknya parpol yang harus diverifikasi.
“Maka
bagi KPU kab/kota yang sudah mengefisienkan anggaran, tolong maksimalkan
anggaran yang ada. Memang sekarang kita tidak punya waktu lagi untuk mengajukan
anggaran, karena sudah dekat tanggal 5 Desember yang secara normatif
jelas-jelas tidak bisa. Tapi di sini kita masih punya sisa anggaran untuk
Pilgub. Jadi untuk menyelesaikan vertual 16 parpol dan verifikasi 18 parpol
lainnya, anggaran bisa nebeng dulu ke Pilgub,” imbau Heri. (fauzi/kpu)
0 comments:
Post a Comment