Setwan Diduga Main Mata

Bajet Anggaran Bidang Humas Mangkir di Bidang Hukum

Setwan Diduga Main Mata

Bandung(Pripos) Bajet anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Dearah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran (TA) 2011 untuk satuan kegiatan belanja jasa dokumentasi dan publikasi pada Bagian Perundang-undangan sebesar Rp 1,250 miliar, hanya mampu terserap sebesar Rp 62 juta, sementara sisanya sebesar Rp 1, 188 miliar dikembalikan ke kas daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Sub. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jabar, Gatot Raharja, SH, kepada Pripos  di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Gatot tidak terserapnya jumlah bajet anggaran itu, karena minimnya kegiatan yang dilakukan dewan berkaitan dengan pos anggaran tersebut. Dikatakan, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran,  besaran anggaran yang ditetapkan tersebut untuk program peningtkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan sub kegiatan pembahasan raperda prakarsa, insentif DPRD (10 buah raperda) dan kegiatan pembahasan keputusan DPRD tentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus.

“Anggaran itu memang ada di kita, cuma tidak terserap, akhirnya kita kembalikan ke kas daerah,” jelas Gatot.

Gatot juga mengakui tidak mengatahui, jika anggaran publikasi dan dokumentasi ada di Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena hematnya, angaran itu seharusnya berada pada Bidang Humas dan Protokol Sekretariar DPRD Jabar. Di samping itu, alokasi anggaran untuk dokumentasi dan sosialisasi perundang-undangan merupakan program yang krusial dan urgen. Mengingat, keluaran hasil dari kenerja para anggota dewan berupa peraturan daerah (perda), selayaknya dan seharusnya diberitakan dan diumumkan kepada masyarakat atau khalayak rakyat Jawa Barat. Sehingga rakyat  mengerti betul apa saja hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Namun demikian, jika melihat fakta tidak terserapnya dana alokasi anggaran untuk satuan kegiatan tersebut di atas, Gatot mengamini, sedikitnya kegiatan yang dilakukan. Kendati demikian, Gatot berjanji, ke depan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program kegiatan tersebut. Bahkan, ia akan melakukan klarifikasi mengenai  ‘menyebarangnya’  anggaran yang seharusnya dikelola Bidang Humas, tapi ternyata ada di Bidang Hukum dan Perundangan.( KF)