Nota Keuangan Gubernur pada RAPBD/2013

Fraksi –fraksi di DPRD Jabar Tanggapi

Nota Keuangan Gubernur pada RAPBD/2013

Bandung,(Pripos 02/11)-Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Gubernur Jawa Barat perihal RAPBD TA 2013 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara didampingi Wakil Ketua Uu Rukmana dan Komaruddin Thaher.

Dalam pandangan umum fraksinya terkait pendapatan daerah, Fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait  upaya Gubernur Jawa Barat untuk mengurangi ketergantungan PAD dari pajak kendaraan dan kebijakan pemerintah pusat. F. Demokrat juga berpandangan kebijakan Gubernur tentang keringanan pajak untuk PT. PLN Jawa Bali akibat penyusutan produksi tenaga listrik tida bisa lagi dilanjutkan sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif lagi.

Fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai upaya optimalisasi yang dilakukan Gubernur terkait potensi-potensi pajak sehingga pada tahun 2013 diharapkan dapat menghasilkan retribusi lebih besar lagi.

Sedangkan Fraksi PDIP menyoroti komitmen pemerintah terhadap   pelayanan dasar kesehatan. F. PDIP melihat adanya penurunan anggaran dibandingkan tahun 2012 lalu sehingga komitmen Pemprov Jabar untuk memenuhi ketentuan UU yaitu 10% anggaran kesehatan perlu dipertanyakan.

Sebagaimana yang kerap dipertanyakan Komisi D, F. PDIP juga mempertanyakan tindak lanjut inventarisasi situ-situ di Jawa Barat. Setelah program up date data situ, F. PDIP tidak melihat adanya program yang menuju pada pengelolaan dan pemeliharaan atau perbaikan terhadap situ-situ tersebut ayang sebenarnya bisa dioptimalkan lagi fungsinya.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya di antaranya meminta penjelasan terhadap penerimaan dari dana perimbangan yang direncanakan mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 2,23% dibandingkan TA 2012, begitu pula pendapat lain-lain yang sah yang mengalami penurunan sebesar 5,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

Terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) untuk tingkat SLA, F. Partai Golkar meminta agar Pemprov Jabar mengalokasikan lagi dana BOS untuk tingkat SLA tersebut sebagaimana tahun lalu, mengingat Pemprov Jabar memiliki kemampuan untuk itu.

Hal ini dikemukakan karena dalam nota keuangan pada TA 2013 anggaran untuk BOS tingkat SLA baru dianggarkan untuk satu semester atau enam bulan dan enam bulan lagi dianggarkan pada APBD perubahan yang dikhawatirkan akan mengangggu proses belajar.

Pandangan fraksi PKS, terkait masalah infrastruktur pembangunan, F. PKS , mengharapkan rencana pembangunan dan peningkatan dukungan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi harus dibuktikan dengan proporsi anggaran OPD bidang infrastruktur yang memadai, konsisten, dan tidak hanya terpaku kepada pembangunan infrastruktur di perkotaan.

F. PKS memberikan dukungan upaya tercapainya ketahanan pangan melalui program Jabar sebagai lumbung pangan nasional dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan peningkatan ketersediaan dan kesinambungan produksi pangan dalam mewujudkan Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional tahun 2013. Untuk itu F. PKS minta adanya kejelasan program dan kegiatan yang akan dilakukan OPD terkait dalam RAPBD TA 2013.

Masalah pengelolaan BUMD dikemukakan F. PPP dalam pandangan fraksinya. F. PPP meminta penjelsan sejauh mana keberhasilan Pemprov dalam mengelola semua BUMD yang memiliki aset cukup besar dengan kontribusinya terhadap PAD yang menjadi bagian pemerintah daerah.

Berkaitan dengan beberapa isue strategis peningkatan ketahanan pangan, F. PPP menyoroti beberapa hal diantaranya proses diversifikasi pangan dan keamanan pangan yang masih belum optimal, baik dari mulai proses produksi sampai dengan penanganan pasca panen termasuk upaya sertifikasi hasil yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga pangan.  F.PPP juga mendorong dilakukan revitalisasi dan restrukturisasi pengembangan industri Jawa Barat yang memiliki daya saing tinggi.

Pada rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf tersebut, F. Gerindra dalam pandangan fraksinya menyoroti proyek pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang. F. Gerindra mengharapkan keseriusan pemprov Jabar untuk segera menyelesaikan dampak sosial di masyarakat mengingat pembangunan waduk ini sudah berjalan dan hampir selesai namun masalah apenduduk yang terkena genangan masih belum selesai.  F. Gerindra meminta penjelasan terkait  progres relokasi dan pembebasan tanahnya.

Sementara itu, F. Hanura-PKB dalam pandangan fraksinya mempertanyakan upaya pemerintah Jawa Barat dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Apakah dalam APBD TA 2013 aspirasi tersebut diakomodir secara optimal.

F. Hanura-PKB mendukung penambahan alokasi  dana pada program pelayanan kesehatan masyarakat khususnya yang tidak mampu, dan mempertanyakan sejauh mana korelasi penambahan alokasi dana dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Terkait dengan belanja daerah, F. PAN mempertanyakan pos anggaran untuk bantuan infrastruktur desa yang diperuntukan bagi 3.800 desa. F. PAN mempertanyakan dasar pendekatan dan kriteria untuk menetapkan desa yang memperoleh bantuan, bagaimana penyalurannya serta strategi yang digunakan.

F. PAN juga menyoroti masih lemahnya perencanaan yang mengakibatkan banyaknya program kegiatan yang tidak terserap sesuai dengan rencana serta efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan perlunya pemahaman bahwa anggaran adalah berbasis kinerja dan perlu didukung peningkatan kapasitas daya dukung aparatur.(fauzi)