Tiga LSM Sorot KKN Proyek Rp 88 Miliar di Dinkes Jabar

Tiga LSM Sorot KKN Proyek Rp 88 Miliar di Dinkes Jabar

BANDUNG, (Pripos),  Ratusan masa dari tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Jawa Barat secara bersama-sama  melakukan aksi unjukrasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro Bandung, Senin (17/9). Ketiga LSM tersebut yakni LSM Jangkar, LSM GMBI dan LSM Brantas.

Unjukrasa bersama yang dilakukan oleh tiga LSM ternama ini, adalah yang pertama terjadi dengan mengusung isu yang sama. Mereka prihatin atas terjadinya indikasi “permainan” dalam lelang proyek pengadaan alat kesehatan Tahun Anggaran (TA)  2012 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan total nilai Rp 88,8 miliar.  

                Kehadiran mereka sempat dihadang pasukan Dalmas  dari Polda Jabar di depan pintu masuk Gedung DPRD Jabar. Setelah sempat melakukan orasi yang disampaikan oleh para oratoranya, para perwakilan tiga LSM tersebut akhirnya diterima Komisi E DPRD Jabar, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E Drs. Didin Supriadin didampingi beberapa anggota komisi yakni Humar Dani, Suhartini Syahlan, Iceu Dewi dan H. Omin dan Sukmana.

                Saat menyampaikan aspirsinya di ruang rapat komisi E, Ketua LSM GMBI, Moh. Fauzan Rachman,   didampingi Ketua LSM Jangkar Yudi I Saputranegra dan Ketua LSM Brantas Wanwan Mulayawan,  dengan lantang mendesak dewan segera melakukan langkah-langkah dan memanggil jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dikatakan, atas indikasi adanya permainan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengecewakan rakyat. Padahal, katanya, Dinas Kesehatan Jabar termasuk salah satu  SKPD yang mendapat anggaran special dari APBD Jabar di samping Dinas Pendidikan, karena sebagai leading sector bagi peningkatan indek pembangunan manusia (IPM) terutama unsure kesehatan.

                Sementara Ketua LSM Jangkar Yudi I. Saputranegara mensinyalir ada pihak yang sengaja bermain dalam proyek yang berjumlah sebanyak delapan paket pengadaan alat kesehatan itu. Bahkan, Yudi mengaku LSM-nya telah pula melakukan unjukrasa menyampaikan aspirasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta dan hasilnya Kemenkes  mengevaluasi beberapa proyek di Dinas Kesehatan Jabar.              Dalam pernyataan resminya, ketiga LSM itu meminta Gubernur Jawa Barat, DPRD Jabar dan Kadis Kesehatan agar segera membubarkan panitia pokja kesehatan Jabar sebagai pelaksana proyek pengadaan alat kesehatan.

                “Kami meminta Gubernur Jawa Barat, DPRD Jabar dan Kadis Kasehatan segera mengganti panitia Pokja Kesehatan yang melelangkang proyek kurang lebih Rp 88,8 miliar di delapan paket pengadaan alat kesehatan Jawa Barat,” sebutnya.

                Ketiga LSM tersebut mengkhawatirkan, jika pelelangan tersebut tetap dilakukan maka kerugian negara akan terjadi , bahkan alat-alat kesehatan yang dibeli dari proyek pengadaan itu akan mubadzir alias menjadi sampah.

                Ketua Komisi E DPRD Jabar, Drs. Didin Supriadin pada kesempatan itu mengakui bahwa alokasi anggaran APBD Jabar TA 2012 yang berjumlah lebih dari Rp 12 Triliun,  Dinas Kesehatan Jabar mendapat porsi 10 persen lebih. Didin berharap pemberian anggaran dari APBD Jabar itu, dapat dikelola secara optimal, proporsional dan propesional oleh Dinas terkait. Jika kenyataanya, ada aspirasi dari masyarakat yang menilai tidak wajarnya penggunaan anggaran, maka DPRD Jabar khususnya dari komisi E akan melakukan klarifikasi dan pemanggilan terhadap Dinas Kesehatan Jabar dalam waktu dekat ini. (fauzi)