Alternatif Sumber Dana
Masih Terbuka
Bandung, (Pripos 11/10),- Saat pembahasan KUA dan
PPAS antara pemerintah dan Badan Anggaran DPRD Jabar, Senin (8/9) di ruang
Banmus, juga dibahas soal dana tambahan Pemilukada Gubernur/Wagubm jika Pemilukada
Gubernur/Wagub harus berlangsung dua putaran. Prakiraan besaran biaya tambahan
tersebut telah disepakati yang jumlahnya Rp500 miliar.
“Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, masih banyak peluang alternative sumber dana, dalam arti tidak perlu ada pemotongan atau efisiensi untuk kegiatan di OPD-OPD, “ ungkap Anggota Ban-Gar DPRD Jabar, Selly Andriani di Bandung, Senin, (8/10).
Selly, lebih lanjut memaparkan untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, beberapa peluang sumber dana dapat diambilkan seperti dari pendapatan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dapat diperoleh dari deviden beberapa BUMD, seperti dari bank BJB dan PT Jasa Sarana. Khusus untuk deviden dari PT Jasa Sarana sangat memungkinkan mengingat investasi dari Pemprov. Jabar sudah cukup besar seperti investasi untuk pembangunan beberapa jalan tol di Jabar.
Kemudian usmber dari kegiatan penyaluran bantuan social dan hibah, perlu dilakukan seleksi secara maksimal. Ketiga, sumber pendapatan dapat digali dari pajak progresif, dimana sumber yang memungkinkan ada pada Pajak Kendaraan Bermotor.
“Jika dilihat dari realisasi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak progresif sebagaimana dilaporkan oleh pihak Dispenda Jabar, sebesar 70% diperoleh dari pajak kendaraan roda dua. Terkait dengan pencapaian tersebut, pajak progresif yang berhasil ditarik dari kendaraan roda empat masih minim,” paparnya.
Tambah Selly, sumber pendapatan berikutnya yang bisa memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, adalah asset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset agar dapat meningkatkan pendapatan, Peraturan Gubernur yang mengatur kerjasama asset harus direview. "Review dibutuhkan untuk merevisi harga terkini", jelas Selly. (fauzi)
“Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, masih banyak peluang alternative sumber dana, dalam arti tidak perlu ada pemotongan atau efisiensi untuk kegiatan di OPD-OPD, “ ungkap Anggota Ban-Gar DPRD Jabar, Selly Andriani di Bandung, Senin, (8/10).
Selly, lebih lanjut memaparkan untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, beberapa peluang sumber dana dapat diambilkan seperti dari pendapatan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dapat diperoleh dari deviden beberapa BUMD, seperti dari bank BJB dan PT Jasa Sarana. Khusus untuk deviden dari PT Jasa Sarana sangat memungkinkan mengingat investasi dari Pemprov. Jabar sudah cukup besar seperti investasi untuk pembangunan beberapa jalan tol di Jabar.
Kemudian usmber dari kegiatan penyaluran bantuan social dan hibah, perlu dilakukan seleksi secara maksimal. Ketiga, sumber pendapatan dapat digali dari pajak progresif, dimana sumber yang memungkinkan ada pada Pajak Kendaraan Bermotor.
“Jika dilihat dari realisasi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak progresif sebagaimana dilaporkan oleh pihak Dispenda Jabar, sebesar 70% diperoleh dari pajak kendaraan roda dua. Terkait dengan pencapaian tersebut, pajak progresif yang berhasil ditarik dari kendaraan roda empat masih minim,” paparnya.
Tambah Selly, sumber pendapatan berikutnya yang bisa memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, adalah asset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset agar dapat meningkatkan pendapatan, Peraturan Gubernur yang mengatur kerjasama asset harus direview. "Review dibutuhkan untuk merevisi harga terkini", jelas Selly. (fauzi)
0 comments:
Post a Comment