Komisi A DPRD Jabar Sosialisasikan Perda TPA

Komisi A DPRD Jabar Sosialisasikan Perda TPA

Sukabumi,(Pripos 11/10)Belum lama ini, Ketua komisi A, Yusuf Puadz tampil menjadi narasumber pada acara Orientasi Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Biro Sukabumi, dimana dua puluh satu media baik nasional maupun  lokal bergabung. Adapun  pelaksanaannya diadakan selama satu hari di BBAT Kota Sukabumi.

Pada kesempatan tersebut hadir dan memberikan sambutan, Wakil Walikota Sukabumi Mulyono, yang pada intinya memberi apresiasi terhadap Forum Wartawan Biro Sukabumi yang bersama-sama dengan jajaran OPD Kota Sukabumi menyelenggarakan kegiatan orientasi tersebut, forum ini diharapkan ada sinergitas kerja antara para pencari berita dan SKPD yang merupakan lembaga publik yang perlu mensosialisakan informasinya kepada masyarakat. Apa yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan dalam pembangunan dan penyelenggaraaan pemerintahan.

Sedangkan materi yang disampaikan Komisi A seputar Filosofi, dasar hukum, Tujuan, sasaran, dan informasi. Apa yang wajib disampaikan serta ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Transparansi,  Partisipasi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Dalam dialog seputar Perda No. 11 tahun 2011 tersebut seorang wartawan mengemukakan keluhannya seputar sulitnya memperoleh informasi yang sesungguhnya, padahal wartawan sangat berkepentingan mencari kebenaran yang ada dan belum terbentuknya PPID di OPD yang bersangkutan. Dari Keluhan lain yang disampaikan dari salah seorang Pejabat Kota Sukabumi persoalan Sumber dana dan SDM yang masih terbatas serta belum adanya pengaturan terhadap PPID menjadi kendala bagaimana melaksanakan Undang - undang  keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan.

Kemudian dalam dialog tersebut ada keluhan tentang bagaimana meningkatkan penyelenggaraan yang memiliki kinerja tinggi kalau di daerah seperti Kota Sukabumi yang merupakan bagian dari Jawa Barat yang juga tidak terlepas dari peran ikut memajukan dan membesarkan Jawa Barat tetapi dalam kesejahteraan masih jauh dibandingkan dengan pejabat di tingkat Jawa Barat yang sudah menerapkan Remunerasi. Tentu hal ini tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan.(fauzi)