Layak Anak

Jawa Barat Menuju Provinsi Layak Anak

Bandung,(Pripos 14/11)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang tinggi serta kuat dalam pembangunan yang responsif gender dan anak.

Hal itu ditegaskan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dra. Ninin Nirawaty, MED, pada Pembukaan Rechecking Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Tahun 2012 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (12/11).

Terkait dengan itu pula, Pemprov Jabar sejak awal kepemimpinan Gubernur H. Ahmad Heryawan terus melakukan berbagai ihtiar guna mencapai suatu tujuan melakukan perlindungan bagi Ibu dan anak.  Perjuangan terlaksananya program PUG selama ini, kendati tidak semulus yang dibayangkan, namun hingga kini komitmen berbagai pihak terutama dari P2TP2A Jabar yang dipimpin Hj. Netty Ahmad Heryawan, tidak akan pernah surut. Beberapa prestasi tertorehkan, seperti keberhasilan P2TP2A dalam melakukan advokasi dan rehabilitasi bagi perdagangan wanita. Bahkan beberapa kali berhasil dalam melakukan penjemputan dan pemulangan korban perdagangan orang  (trafficking). Bahkan, Gubernur Jabar tahun lalu dianugerahi Parahita Ekapraya tingkat Madya (penghargaan bagi para pimpinan yang berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan).Termasuk, terselanggaranya kegiatan Rechecking Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, belum lama ini.  

 Menurut Ninin Nirawaty, kegiatan recheking ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian PUG dan meminimalisir terjadinya diskriminasi perempuan dan anak, sebagai upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Disebutkan, selain Pemprov Jabar, lima kota/kabupaten di Jawa Barat yang dinilai adalah Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor.

Dalam eksposenya, Ketua Tim Penggerak PKK Prov Jabar Netty Heryawan memaparkan bahwa pelaksanaan PUG di Jawa Barat telah mencakup tujuh hal yaitu pada tataran  komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya alam dan aset, perangkat analisis, hingga pendataan terpilah.

"Menjadi tanggung jawab kita para pemangku kebijakan untuk memperhatikan wajah kemiskinan, yaitu perempuan. The poverty has a female's face," ujarnya mengutip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemprov Jabar sendiri menurut Netty telah melakukan program strategis seperti program,  kota/kab layak anak, penyelenggaraan PAUD, pengentasan rawan pangan/gizi kurang, revitalisasi posyandu.

"Ini juga sebagai upaya pembentukan Jawa Barat menuju provinisi layak anak," paparnya. Dalam memenuhi persyaratan provinsi layak anak, lanjut Netty, Jawa Barat telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi dan di 22 kota/kab seluruh Jabar, mendirikan ruang lktasi dan taman penitipan anak di kantor-kantor milik pemerintah provinsi, melakukan pelatihan bagi para korban trafficking, dsb.

Selain ekspose dari Ketua TP PKK Prov. Jabar, pada kesempatan itu digelar ekspose dari Ketua Pokja PUG Prov. Jabar, Ekspose Penyelenggaraan PUG di Kota Depok, dan FGD. Hadir juga pada acara pembukaan ini, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jabar Sri Asmawati Kusumawardani, Kepala Badan Perencanaan Daerah Denny Juanda Puradimadja, dan Tim Verivikasi/Rechecking Pemantauan Pelaksanaan PUG, PP, dan PA thn 2012. Kegiatan ini adalah bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.(fauzi)