Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat:

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat:

Pencalonan Didahulukan, Prahara  di Ujung

Bandung, Rabu, 12/12 (Pripos), Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 dengan mendahulukan tahapan pencalonan daripada penetapan DPT (data pemilih tetap), seperti yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar),  bertujuan demi memudahkan serta memberi keleluasan waktu bagi KPU kabupaten/kota berikut perangkatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. 

“Tahapan yang mendahulukan pencalonan, adalah keinginan baik kami untuk memberikan kemudahan di bawah. Kami pertimbangkan juga aspek politisnya, prahara akan kami hadapi di ujung. Sebab biasanya prahara itu muncul karena DPT. DPT-lah yang banyak disorot publik sekaligus sering dijadikan materi gugatan oleh calon,” kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat menjawab pertanyaan tamunya Ketua KPU  Provinsi Riau Teuku Edi Sabli bersama rombongan untuk studi banding, Selasa (12/12). 

 Mengenai tahapan Pilgub 2013 yang disusun dan dijadian acuan oleh KPU Jaba, kepada rombongan yang terdiri empat komisioner dan sembilan pejabat struktural KPU Riau, yang dalam kunjungan kerjanya diterima di ruangan rapat pleno Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung. Yayat menyatakan bahwa Tahapan Pilgub 2013 yang diberlakukannya berbeda dengan Pilgub atau pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) di provinsi lain di tanah air. 

Dengan mendahulukan pencalonan, jelasnya, KPU Jabar menjadwalkan penyerahan berkas dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dan pendaftaran bakal pasangan calon, yang lebih awal dari penetapan DPT. Sedangkan DPT ditetapkan melalui proses panjang dari DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu), penyusunan DPS (daftar pemilih sementara) berikut proses perbaikannya. 

Karenanya, KPU Jabar bisa terlebih dulu berkonsentrasi melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dan pendaftaran yang meliputi pula verifikasi dokumen persyaratan yang diajukan 5 bakal pasangan calon. Proses pencalonanpun memerlukan waktu panjang hingga penetapan calon dan nomor urutnya pada 17 Desember 2012.  

Menyinggung pemilu bersamaan antara Pilgub 2013 dengan pilkada di Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi, Yayat yang saat itu didampingi Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Komisioner Achmad Heri dan Iin Endah Setiawati, serta beberapa pejabat KPU Jabar lainnya, menjelaskan kepada Sekretaris KPU Riau Syahrizal, Komisioner Asmuni Hasmi, Lena Farida dan Budy Yan Putra, dan anggota rombongan lainnya, KPU Jabar memberikan subsidi bagi ke-3 kab/kota yang menyelenggarakan pilkada bersama sekitar 30 persen, “Khusus sosialisasi, saya menghitung KPU Jabar baru mencakup 15 persen saja. Selebihnya Pilgub 2013 disosialisasikan oleh para bakal calon”. 

Kunjungan kerja KPU Riau ke KPU Jabar, menurut Edi Sabli, sejak awal telah direncanakan dan dalam rapat pleno terakhir memang diputuskan untuk studi banding ke sini. Alasannya, selain calon yang mendaftar ke KPU Jabar adalah orang-orang populer dari kalangan artis, juga memberlakukan tahapan Pilgub yang berbeda daripada provinsi lain,  mengelola anggaran besar, dan KPU Jabar dinilai telah menunjukkan manajemen yang baik dalam melaksanakan proses pesta demokrasi di provinsi ini.  

“Tahapan yang disusun, manajemen bagus dalam melaksanakan Pilgub yang berbarengan dengan pilkada di 3 kab/kota, sosialisasi, soal penyusunan dapil (daerah pemilihan) untuk Pemilu Legislatif 2014, akan kami transfer ke Riau.  Khususnya Pilgub, kami harus belajar banyak ke KPU Jabar, karena di provinsi kami belum pernah ada calon dari perseorangan,” ucap Asmuni Hasbi. (fauzi/kpu)