KPU Jabar Ingatkan Balon Gubernur:

KPU Jabar Ingatkan Balon Gubernur:  

Sosialisasi Calon Bisa Bingungkan Masyarakat

            Bandung, Rabu 12/12  (Pripos),- Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) sulit mematok target jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, karena terkendala oleh sosialisasi para calon yang boleh jadi justru membingungkan masyarakat. Akhirnya, pemilih malah menjadi antipati dan apatis terhadap penyelenggaraan Pilgub, memilih diam dan tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) alias menjadi golongan putih (golput).

         “Kendati KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota telah memaksimalkan memberi informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar semakin memiliki kebebasan menentukan pilihannya, menjauhkan unsur pemaksaan agar memilih pasangan yang satu atau lainnya, dan mengimbau agar melakukan pencoblosan pada Minggu 24 Februari 2013, tetap saja tidak bisa menggiring seluruh pemilih ke TPS untuk pencapaian target tertentu,” ungkap Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim, kepada wartawan usai pelaksanaan sosialisasi Pilgub 2013 di Car Free Day Jl. A. Yani Garut, Minggu kemarin.    

          Menurut Aja, ada juga kecenderungan jika masyarakat sudah mengerti dan paham, justru mereka memilih atas pilihannya sendiri, apakah nanti mencoblos atau tidak adalah hak mereka. Jadi, ada sisi negatif kalau kita terus-terusan memberikan pemahaman. Sebab berdasarkan pengalaman, semakin masyarakat mengerti malah bisa menjadi bingung dan berpikir duakali untuk mencoblos.

            “Kecuali kalau kita paksakan dengan ada regulasi nya. Misalnya ada aturan dalam undang-undang kalau tidak memilih diberi sanksi, maka kita bisa pasang target supaya meraih 90 persen suara. Maka sekalipun Pilgub kita sosialisasikan dan kampanye besar-besaran, pemilih tetap punya pilihan tersendiri. Meski di Indonesia memilih adalah hak dan bukan kewajiban bagi warga negara, khusus di Garut pasti akan mencapai jumlah pemilih 65 sampai 70 persen yang menggunakan hak pilihnya pada Pilgub 2013. Insya Allah,” kata  Aja Rowikarim. 

            Aja menjelaskan panjang lebar mengenai sosialisasi Pilgub yang dilaksanakan KPU Garut, yakni lebih diorientasikan kepada pemilih pemula, kalangan lanjut usia (lansia), kelompok strategis dan tokoh masyarakat, serta masyarakat terpencil di pelosok pedesaan dan pesisir pantai yang belum terjangkau media informasi siaran televisi.

            KPU Garut, lanjutnya, dalam sosialisasi Pilgub tidak mengorientasikan pemasangan spanduk atau baliho. Namun lebih mengutamakan tatap muka atau bertemu langsung dengan simpul-simpul masyarakat melalui berbagai kegiatan, selain menjalin kerjasama dengan 12 stasiun radio untuk terus menyosialisasikan dari awal tahapan sampai saat ini.

            “Tatap muka, kami lakukan di pelosok desa sampai kawasan padat penduduk di Garut Kota, seperti di pasar atau pusat-pusat perbelanjaan dan perdagangan, pusat keramaian di lapangan yang sering dipakai senam oleh ibu-ibu dan kaum lansia. Di kota sendiri sudah tersosialisasikan lewat radio, koran, website dan talk show yang kami selenggarakan. Warganya sudah dijangkau informasi mengenai Pilgub. Setiap tahapan kami informasikan, misalnya sekarang kita memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih,” paparnya.  

            Khusus untuk pemilih pemula, menurut Aja, sosialisasi dilakukan dengan mengadakan cerdas cermat bagi siswa seluruh SMA dan SMK di Garut. Paling tidak para siswa mengenal dan mengetahui tentang Pilgub. Karena diantara mereka banyak yang sudah memiliki hak pilih, maka diharapkan tumbuh kesadaran untuk melakukan pencoblosan pada waktunya nanti, yaitu Minggu 24 Februari 2013.

            “Sosialisasi KPU sudah mencakup 100 persen wilayah Garut, sehingga kami yakin seluruh masyarakat kabupaten ini sudah tersentuh informasi Pilgub,” tandanya seraya menjawab soal kinerja Pokja Sosialisasi KPU Jabar, yang disebut Aja hanya bersifat instruksi dan regulasi. Sedangkan inplementasinya tetap tergantung di KPU kab/kota, serta bergantung pada kelihaian dan kepiawaian KPU kab/kota bersangkutan. (fauzi/kpud