Polda Jabar dan DPD Apindo Sepakat Kerjasama

   Polda Jabar  dan DPD Apindo Sepakat Kerjasama  

          BANDUNG, Jum’at (21/12)Pripos,- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat sepakat melakukan kerjasama dan kemitraan strategis untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan anggota DPP Apindo Jawa Barat.

            Kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah nota kesepahaman/momerandum of understanding (MoU) antara Kapolda Jabar dengan Ketua DPP Apindo yang ditandatangani Brigjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si dan Deddy Wijaya. Penandatanganan dilakukan dalam suatu acara di Aula Muryono Mapolda Jabar, Kamis (20/12), dihadiri  Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs Hengkie Kaluara, para pejabat utama Polda Jabar serta segenap jajaran pengurus DPP Apindo Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman dilaksanakan di Aula Muryono Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung.

          Pada kesempatan itu Kapolda Jabar Brigjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si dalam sambutannya  mengatakan, mencermati perkembangan situasi kamtibmas, baik yang terjadi di Indonesia, maupun di wilayah hukum Polda Jabar, walaupun secara umum cukup aman dan kondusif, namun dalam skala tertentu masih diwarnai dengan berbagai gangguan kriminalitas, adanya konflik komunal dalam masyarakat, maraknya aksi unjuk rasa elemen masyarakat yang menjurus anarkhis, serta masih adanya ancaman terorisme dan radikalisme.

“Disamping itu, saat ini juga jajaran Polda Jabar sedang melaksanakan Operasi Praja Lodaya 2013, dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Operasi Lilin Lodaya 2012, dalam rangka pengamanan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.” terang Kapolda.

Dalam kaitan inilah, lanjut Kapolda, maka dalam pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lebih mengutamakan kegiatan pencegahan dan penangkalan (pre-emtif dan preventif), dengan didukung penegakkan hukum secara profesional dan proporsional.

“Pelaksanaan tugas dalam pemeliharaan situasi kamtibmas tersebut, tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab Polri semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat,” tambahnya.

Melalui kepedulian, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kamtibmas, diharapkan dapat menjadi solusi konstuktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan kamtibmas, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan di lingkungan dunia usaha, sehingga akan terwujudnya iklim dunia usaha yang kondusif, dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Kompleksnya permasalahan di lingkungan perusahaan, hemat Kapolda, apabila ada permasalahan khususnya yang akan berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat, kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana, dengan mencari akar masalah untuk diselesaikan secara bersama, yang tentunya juga dengan memberdayakan lembaga kerja sama tripartit, yakni antara pemerintah, pengusaha dan pekerja, serta instansi terkait lainnya, khususnya dengan jajaran Polda Jabar, untuk antisipasi secara dini.(PP -020)