DPRD Akan Panggil Pemprov. Jabar

Terkait Laporan Indikasi Diskriminasi

DPRD Akan Panggil Pemprov. Jabar

Bandung, Pripos,- Beberapa tokoh masyarakat desa dari Kabupaten Kuningan Jawa Barat, ramai-ramai mendatangi kantor DPRD Jabar. Kedatangannya ke gedung wakil rakyat Jawa Barat itu untuk menanyakan pembagian bantuan hibah desa yang dijanjikan Pemprov. Jabar tahun anggaran 2013, sebesar Rp 100 juta/desa. Rombongan yang berjumlah delan orang tersebut diterima anggota dewan Mamat Rooby Suganda dan Iwan Kusandiantoro di ruang rapat DPRD Jabar, di ruang panmus DPRD Jabar Jln. Dipoengoro Bandung, Kamis (4/1).

Salah seorang perwakilan mereka, Dudung Nurfalah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tidak langsung telah melakukan diskriminasi pelayanan kepada masyarakat desa. Indikasinya, kata Dudung, janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan bantuan Rp 100 juta/desa kenyataanya baru sebanyak 3809 desa yang sudah dinyatakan dibantu melalui anggaran APBD Jabar murni, sementara sisanya sebanyak 1804 desa diambil dari dana APBD perubahan.

“Saya menginginkan kesamaan pelayanan dari Pemprov. Jabar. Jika diambilkan dari APBD murni, maka semua desa mendapat bantuan dari APBD murni dan bukan dari APBD perubahan, “ tandas Dudung yang mengaku Kades Simpai Jaya Kab. Kuningan.

Para kepala desa yang merasa korban diskriminasi dari Pemprov. Jabar itu, kepada dewan mengharapkan agar melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait terutama jajaran Pemprov. Jabar.  Jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan menimbulkan friksi bermacam-macam di tengah masyarakat. Sebagai kepala desa, kondisi ini sangat meng khawatir kan, karena bisa saja menyulut emosi masyarakat dan melemahkan pemerintahan desa.

Dikatakan Dudung, satu sisi bantuan Pemprov. Jabar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat desa, karena dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejaheraan warga desa, namun di sisi lain karena salah penyalurannya justru akan menimbulkan madharat bagi desa itu sendiri.

“Katakanlah desa yang satu sudah menerima bantuan sementara tetangga desa yang lain belum menerima, ini kan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, terlebih menghadapi situasi Pilgub seperti sekarang ini,” jelas Dudung.

Baginya, jika mau melaksanakan dengan tertib dan tidak menimbulkan kecemburuan maka Pemprov. Jabar sebaiknya melakukan dengan cara seragam, artinya dibagikan secara serentak dan tidak dicicil atau juga tidak dibayarkan  dari dua sesi pencairan anggaran.

Sementara itu anggota dewan, baik  Iwan Kusandiantoro maupun Mamat Robby Suganda mewakili Komisi A yang membidangi pemerintahan berjanji menindaklanjuti laporan warga desa tersebut. Bahkan dalam waktu dekat akan mendesak Komisi A DPRD Jabar  untuk memanggil para pihak-pihak terkait terutama dari eksekutif dalam hal ini Pemprov. Jabar. (fauzi)