Pembangunan Infrastruktur Wajib Diawasi
Bandung,Pripos.- Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M.Q Iswara
menegaskan bahwa Komisi D berwenang melakukan pengawasan di setiap kegiatan
pembangunan infrastruktur. Baik itu, yang berada di mitra kerja Komisi D maupun
di OPD lain yang bukan mitra kerja langsung.Kewenangan ini disepakati
antara DPRD dan Pemprov Jabar, ujar Iswara saat di temui di ruang kerja
Komisi D DPRD Jabar, Rabu (9/1/2013).
Dikatakan, dengan kewenangan yang dimiliki Komisi D,” kami telah berupaya
maksimal melakukan fungsi pengawasan, termasuk juga kemarin kita telah
melakukan rapat evaluasi terhadap 10 program kegiatan tahun jamak yang didanai
oleh APBD Jabar.Dari 10 kegiatan tahun jamak baik yang ada di dinas Bina
Marga, Dinas PSDA, Dinas Tarkim, Setwan dan Disorda, ada 8 kegiatan selesai
tepat waktu dan 100 % beres. Tapi ada dua lagi yang belum beres yaitu
pembangunan Sport Center Arcamanik Jabar dan Pembangunan Venue. Kedua kegiatan
ini, leading sektornya berada di Disorda Jabar” Jelasnya.
Melihat perkembangan
pembangunan fisik Sport Center Arcamanik dan Pembangunan beberapa venue,
yang sampai saat ini baru mencapai 24,7 % termasuk material on site, dengan
tingkat kesulitan teknik yang cukup lumayan dan waktu tersisa hanya 6 bulan
lagi, rasanya kami kurang yakin dan merasa pesimis pihak kontraktor mampu
menyelesaikan pekerjaan sampai akhir bulan Mei 2013 nanti.
Maka dalam rapat kemarin (8/1/2013), Pimpinan Dewan meminta Komisi D untuk
melakukan kajian dan mencarikan solusi terbaik. Apakah setelah jatuh
tempo (berakhir masa kontrak), kontrak kerja diputus, take over atau
dilakukan pelelangan ulang. Hal ini yang akan dibahas lebih lanjut.“Bila
disepakati, diputus kontrak, tentunya harus ada solusinya, apakah
di take over atau di adakan pelelangan ulang agar pembangunan Sport
center Armanik dan pembangunan venue dapat terselesaikan”, ujar nya.
Lebih lanjut Iswara mengungkapkan, sebagai tuan rumah PON 2013 tentunya
pembangunan Sport Centre Arcamanik Jabar dan pembangunan beberapa venue
harus selesai secepatnya. Untuk mendukung percepatan pembangunan
tersebut, Dewan mengusulkan kepada pemprov Jabar untuk membentuk Tim Ad Hock,
yang didalamnya melibatkan Instansi, OPD dan Biro terkait. Sehingga
diharapkan pembangunan untuk persiapan PON dapat berjalan lancar dan tidak ada
kendala dikemudian hari. Harapnya. (PP-056)
0 comments:
Post a Comment