KPK Berharap Pemprov Jabar Bersih dari Korupsi

KPK Berharap Pemprov Jabar

Bersih dari Korupsi

Bandung, Pripos - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan pencegahan dan gerakan anti korupsi dimasukkan dalam peraturan daerah (perda), sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi bersih dari praktik korupsi, karena penyelenggaraan pemerintahannya diawasi dan dikawal KPK sejak pencalonan gubenur dan wakil gubenurnya.

Harapan tersebut tersirat dari sambutan Anggota Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, pada acara penandatanganan Komitmen Berintegritas dan Deklarasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (5/2) sore.

            Di hadapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) Yayat Hidayat serta tiga komisioner lainnya yakni Teten Setiawan, Ferdhiman dan Iin Endah Setiawati, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara dan unsur Muspida, Adnan mengungkapkan sebelum penandatanganan Komitmen Berintegritas  dan Deklarasi LHKPN telah mengadakan diskusi selama 2,5 jam lebih dengan semua cagub dan cawagub, kecuali cagub Rieke Diah Pitaloka yang berhalangan hadir.   

Dalam diskusi tersebut, ia yang hadir didampingi Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, memberikan masukan kepada semua calon bahwa Pakta Integritas yang telah ditandatangani   dimasukkan dalam visi-misi. Selanjutnya, dijadikan perda oleh salahsatu pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013.

“ Tadi kami berdiskusi selama 2,5 jam lebih para calon gubernur dan wakil gubernur. Kami beri masukan agar memasukkan ini (upaya pencegahan dan anti korupsi-red.) dalam visi-misi, yang nantinya bisa menjadi perda. Kita berharap setelah menjadi perda, KPK akan mengawas apa yang dilakukan oleh pasangan calon setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat . Dengan demikian KPK dapat mengawal dari awal sejak pencalonan sampai terpilih nanti. Sayalah yang akan bertanggungjawab,” kata Adnan.

Pada acara itu ia bersyukur penandatanganan Pakta Integritas dapat dilaksanakan dan diikuti dengan suasana sangat kondusif. Hampir semua calon mendukung untuk menjadikan Pemprov Jabar bersih dari praktik korupsi, “Hampir semua calon mendukung KPK akan yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah, tidak ada calon yang tanya apa yang dinamakan gratifikasi, dan mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke ranah itu”.

Di awal sambutannya ia menjelaskan, KPK telah menyelesaikan renstra (rencana strategi)  pemberantasan korupsi, yang antara lain dengan membuat program penguatan bidang politik berintegritas agar dipahami pula oleh masyarakat, sehingga masyarakat memahami apa yang disebut integritas. 

Program tersebut, menurut Adnan, dilaksanakan oleh KPK dengan mengawal pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) dari awal prosesnya,  agar penyelenggaraannya berjalan baik tanpa dibarengi money politics (politik uang). Dengan demikian, KPK tidak sekadar dikenal masyarakat sebagai lembaga yang sering menangkap pelaku korupsi, tetapi juga memiliki program pencegahan terhadap praktik merugikan keuangan negara.

“Selama ini banyak gubernur, bupati dan walikota yang kami proses. Setelah dievaluasi, mungkin mereka belum mengenal apa itu keterbukaan fiskal. Mungkin juga mereka belum tahu bagaimana membangun pemerintah yang baik dan bersih, good governance dan clean government. Oleh karenanya, saya berharap kepada teman-teman pers agar korupsi dipantau dengan baik. Manakala ada money politics, tolong laporkan,” ucapnya. (PP-020/KPUJBR)