Ratusan Masa dari FSPMI Ontrog DPRD Jabar

Diterima Anggota Komisi E DPRD Jabar Humar Dhani

Ratusan Masa dari FSPMI Ontrog DPRD Jabar  

  

Bandung ,Pripos - Ratusan massa dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Jln. Diponegoro Bandung.  Mereka menuntut segera diberlakukannya jaminan kesehatan bagi pekerja dan perbaikan kesejahteraan. Para pengunjukrasa datang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat menggunakan bus carteran.

Sesampainya di depan gedung dewan meraka sempat menyampaikan orasi dan membentangkan beberapa spanduk berisi berbagai tuntutan dan keluhan mereka.Sebelum akhirnya perwakilan mereka diperbolehkan berdialog dengan anggota dewan, aksi mereka sempat mendapat hadangan dari aparat kepolisian dan jajaran Satpol PP. Kendati demikian demonstrasi tersebut berlangsung tanpa insiden.

Beberapa perwakilan pengunjukrasa diterima Komisi E DPRD Jabar yang saat itu hanya diwakili oleh seorang anggota komisi yakni Humar Dhani dari Partai Gerindra juga seorang pejabat setingkat eselon mewakili eksekutif (Pemprov. Jabar).

Ketua FSPMI Jabar  Abdul Rosyid kepada Komisi E DPRD Jabar menyampaikan bahwa aspirasi yang diusungnya selain terkait dengan masalah-masalah krusial ketenagakerjaan di Jawa Barat, pula dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-40 FSPMI tingkat Jawa Barat. Rosyid memandang, diusia ke 40 tahun ini, FSPMI masih menghadapi sejumlah perjuangan yang sangat berat yakni mengedvokasi upaya peningkatan derajat perlindungan kaum pekerja. Di samping itu, FSPMI juga mengkritik pemerintah atas kurangnya keberpihakan dalam masalah tersebut.

Didamping para pengurus dan anggotanya, Abdul Rasyid pula menyampaikan sejumlah permasalahan terkait autshorsing khususnya di lingkungan kantor pemerintaha dan kantor BUMN/BUMD dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Mereka mensinyalir kebijakanautshorshing tidak dengan benar dijalankan secara professional. Karena banyak diantara mereka yang digaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).       

Kedatangannya ke gedung dewan, FSPMI mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah  menggolkan kebijakan terkait jaminan kesehatan dan perlindungan pekerja.

Pada kesempatan itu, Humar Dhani dari Komisi E DPRD Jabar mengapresiai aspirasi yang disampaikan FSPMI Jabar. Terkait tuntutan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang disuarakan pengunjukrasa, Humar Dhani mengatakan saat ini DPRD Jabar tengah menggodok Raperda tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat .

“Sekarang di DPRD Jabar telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang mendapat mandat menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Raperda ini telah ditetapkan menjadi prakarsa DPRD pada rapat paripurna tanggal 28 Desember 2012 lalu,” tuturnya.

Dikatakan Humar Dhani, derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu indicator kesejahteraan suatu bangsa menjadi tanggungjawab utama Negara untuk mewujudkannya.  Selain senafas dengan tuntutan UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, juga sejalan dengan amanat undng-undang (UU) Nomor 36/2009 juga UU Nomor 11 tahun 2009.

Terkait dengan masalah kebijakan autshorshing , Humar Dhani pula sependapat dengan laporan para pengunjukrasa. Untuk itu pihaknya, akan terus mengawasi dan memantau pelaksanaan autshorshing ini. Bahkan Komisi E DPRD Jabar siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan yang melakukan kesewenangan terhadap tenaga autshorshing tersebut.

“Kami siap melakukan sidak keperusahaan-perusahaan tersebut, jika ada laporan dari pekerja yang menerima tindakan kesewenangan dari perusahaan tempat mereka bekerja,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa aspirasi dari FSPMI Jabar akan ditindaklanjuti dan akan dikonsulatasikan di tingkat komisi dan frakasi, juga akan dilakukan crosscheck ke pihak eksekutif (pemerintah) . (PP-020)