Ka Dishub Jabar.DR.H Dedi
Taufik.Msi :
Pelayanan Perhubungan
Terus Ditingkatkan
Bandung,Pripos - Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat,
khususnya perkembangan infrastruktur pelayanan perhubungan belum
mengalami kemajuan yang menggembirakan. Di bidang transportasi darat, misalnya,
penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan yang berdasarkan Pasal 203 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) merupakan tanggungjawab pemerintah
untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat DR. H. Dedi Taufik, MSi, saat memberi paparan
dalam rapat koordinasi (Rakor) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Bandung, Senin (11/2).
Rakor tersebut juga menghadirkan
pakar perhubungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir. Idwan
Santoso, MSc. DIC, PhD. Rakor yang berlangsung selama satu hari tersebut
diikuti para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Barat, dibuka
Kadis Perhubungan Jabar Dedi Taufik dan ditutup Wakil Kepala Dinas Perhubungan
Jabar Dedi Supriadi.
Menurut Dedi Taufik, Provinsi Jawa Barat secara geografis memiliki wilayah
daratan seluas 3.709.528 Ha dengan garis pantai sepanjang 724,85 km dan secara
administrative terbagi dalam 18 kabupaten dan sembilan kota.
Dikatakan Dedi Taufik, seluruh program pembangunan bidang perhubungan di Jawa
Barat bertujuan mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Barat,
mandiri, dinamis dan sejahtera. Senafas dengan visi dan misi Pemprov
Jabar tersebut secara khusus Dishub Jabar telah menetapkan visi yakni
terwujudnyta sistem transportasi Jawa Barat yang andal dan terpadu. Sedangkan
misi yang telah digariskan adalah mewujudkan SDM Dishub berkualitas, mewujudkan
perencanaan pelaksanaan dan pengendalian transportasi terpadu. Kemudian
juga mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah
lingkungan, kemudian mewujudkan sistem pelayanan transportasi prima serta
mewujudkan pengelolaan transportasi yang transparan dan akuntabel.
“Hingga kini Dishub Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengoptimalkan fasilitas
lalu lintas seperti rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan dan
penerangan jalan umum,” tutur Dedi Taufik.
Terkait pembangunan infrastruktur bidang perhubungan di Jawa Barat, Dedi
Taufik menambahkan, setidaknya ada beberapa pekerjaan besar bidang transportasi
di Jawa Barat. Dikatakan, proyek tersebut yakni pembangunan shortcut
jalus Kereta Api (KA) Cibungur-Tanjungrasa. Saat ini, katanya telah dilakukan
proses pembebasan lahan dan telah mencapai 18.797,7 Ha. Selanjutnya, pemerintah
juga akan membangun jalur Kereta Api (KA) jalur Rancaekek, Jatinangor,
Tanjungsari. Kemudian juga rencana pengembangan pelabuhan Cilamaya, dan
terakhir rencana pembangunan bandara internasional Jawa Barat (BIJB).
Sementara pakar perhubungan dari ITB, Ir. Idwan Santoso, MSc, DIC, PhD,
mengatakan, secara historis perkembangan Jawa Barat tidak lepas dari
perkembangan Jakarta sebagai outlet. Kegiatan ekonomi Jawa Barat
berorientasi pada kehendak Jakarta sehingga pola pergerakan yang terbentuk berorientasi
ke Jakarta.
Terkait dengan itu, kata Idwan
Santoso, infrastruktur transportasi di Jawa Barat lebih berorientasi
untuk memfasilitasi pola pergerakan eksternal (ke arah outlet) .
Infrastruktur transportasi untuk memfasilitasi pergerakan internal masih sangat
terbatas. Pengembangan infrastruktur transportasi ke arah selatan cenderung
diabaikan.
‘Sebenarnya pola pengembangan
infrastruktur transportasi yang berorientasi pada satu outlet tidak masalah
sepanjang daya dukung outlet memadai. Hanya persoalan akan timbul jika daya
dukug outlet sudah tidak mampu,” tandas Idwan.
Menurut Dedi, daya dukung outlet
Jakarta terpicu oleh trend traffik Jakarta-Jawa Barat yang topang oleh
dua jalur Tol yakni Jalur Tol Jakarta-Cikampek, dan Jalur Tol Jagorawi (Jakarta
Bogor Ciawi). Selain itu, terjadinya kencenderungan kenaikan lalu lintas
penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan peningkatan arus barang di Pelabuhan
Tanjung Priok . 18 juta peti kemas di tahun 2011 dan 16 juta Gen-Cargo di
tahun 2011.
“Apa yang terjadi jika daya dukung
Jakarta sudah tidak mampu memfasilitasi pergerakan yang ada. Kinerja
transportasi tergradatasi secara signifikan. Hal ini berperan dalam
meningkatnya biaya logistik. Implikasinya, daya saing Jawa Barat sebagai pusat
kegiatan ekonokmi menurun,” tandasnya.(PP-056/020)
0 comments:
Post a Comment