Penyelesaian Banjir Jakarta

Penyelesaian Banjir Jakarta, Heryawan 

Siapkan Solusi Kompehensif

       BEKASI, Pripos.-Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak bakal mampu mencegah dan mengatasi bencana banjir di Ibukota. Dibutuhkan penanganan dan kerjasama terpadu antara Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang dipimpin langsung pejabat Pemerintah Pusat yang ditunjuk secara khusus oleh Presiden.
          Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan --yang juga menjabat Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpuncur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur)-- menegaskan solusi tersebut saat meninjau penanganan korban banjir di Komplek Pondok Gede Permai (PGP), Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jabar, Sabtu (19/1). Dalam kunjungan kerja ini, Aher didampingi Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Dandim 0507 Kota Bekasi Letkol Aditya, dan Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemprov Jabar Supriyatno.
            Aher selaku Ketua  BKSP Jabodetabekpuncur mengungkapkan, pihaknya tengah merampungkan usulan pencegahan dan penanganan banjir di tiga provinsi tersebut, khususnya Ibukota Jakarta.Tiga hari terakhir, Jakarta dilanda darurat banjir yang tidak cuma di kawasan pinggiran, namun hingga jantung kota, termasuk Istana Negara yang ditempati Presiden. Sementara beberapa kota dan kabupaten di Jabar juga mengalami banjir dahsyat.
         "Kami segera menyampaikan usulan yang komprehensif (kepada Pemerinta Pusat). Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan semua pihak. Kita sudah diberi beberapa kali mendapat peringatan melalui banjir besar. Saatnya penyelesaian yang komprehensif," tandas Ketua BKSP Jabodetabekpuncur.
         Aher menambahkan, pencegahan banjir secara gamblang dalam jangka menengah dan panjang meliputi normalisasi kawasan daerah aliran sungai (DAS), mulai hulu hingga hilir, berikut infrastruktur pengaturan air. Untuk melengkapinya, boleh jadi dibutuhkan waduk raksasa untuk menampung luapan air sungai-sungai.Namun, Heryawan menandaskan, pada saat sama penertiban dan pengaturan kembali tataruang harus segera digelar. Di sisi lain, budaya pro lingkungan wajib ditumbuhnya di semua lapisan masyarakat. "Semua ini jelas pekerjaan raksasa," ujarnya.
           Berdasar kompleksitas masalahnya, Ketua BKSP Jabodetabekpuncur mengungkapkan, saatnya Pemerintah Pusat segera mengambil komando agar koordinasi langkah kementerian yang terlibat bersama tiga pemprov berjalan mulus. Dengan koordinasi langsung di bawah pejabat yang ditugasi khusus, lanjut Heryawan, inventarisasi masalah pun bersifat menyeluruh. Begitu pula pelaksanaan program yang disepakati bersama.
          "Tidak kalah penting, karena ini kerja besar, membutuhkan penganggaran yang besar pula. Tak mungkin mampu diatasi oleh pemprov yang terlibat, seperti selama ini," tukas Heryawan lagi, seraya menambahkan selama rencana pencegahan banjir terpadu timbul tenggelam.
Mengenai rencana pembangunan waduk raksasa di Ciawi Bogor, Jabar, yang sempat mencuat dalam pertemuan Gubernur Banten Atut Chosiyah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan selaku Ketua BKSP Jabodetabekpuncur, di Bandung, akhir 2012, Aher mengatakan, belum ada progres berarti. Rencana ini masih perlu dikaji secara mendalam.
"Mudah-mudahan solusi komprehesif segera kami ajukan ke Pemerintah Pusat, dan Presiden menujuk seorang pejabat yang mengomandoinya. Jangan sampai banjir terus merepotkan, khususnya di Jakarta sebagai Ibukota yang kita banggakan bersama," tegasnya. ( PP-056)