1700 Personil Dishub Jabar Dikerahkan

Layani Masyarakat Sambut Tahun Baru 2013 M

1700 Personil Dishub Jabar Dikerahkan

Bandung, Pripos,- Datangnya tahun baru menjadi momen yang tidak akan pernah terlewatkan bagi semua penduduk bumi ini. Di berbagai kota besar, termasuk Kota Bandung  pula kota-kota di Jawa Barat, dipastikan  akan menyambut prosesi pergantian tahun itu. Spesial tahun ini, pelaksanaan tahun baru diawali dengan tradisi libur panjang. Sejak, Sabtu 29 Desember 2012, semua aktivitas sekolah dan perkantoran mayoritas telah diliburkan.    

Berkaitan dengan itu, di sisi lain ada peningkatan konstalasi khususnya dalam bidang transportasi karena ada eksodus (arus gerak) masyarakat, terutama  menuju tempat-tempat rekreasi atau wisata.

Provinsi  Jawa Barat, yang memiliki ratusan kawasan wisata, tak luput dari sasaran tujuan mereka. Sehubungan dengan itu, jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai liding sector perhubuangan jauh hari telah melakukan langkah persiapan/antisipasi. Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat,   Dr. Dedi Taufikkurohman, drs. M.Si,  menghadapi libur panjang dan tahun baru 2013, jajarannya telah menyiagakan sebanyak 1700 orang personil terdiri dari   200 personil dari Dihub Jabar  ditambah 1500 orang personil dari Dishub kabupaten/kota se-Jabar .

“Seluruh personil yang dikerahkan  disebar   ke seluruh wilayah Jawa Barat. Hal ini demi membantu mayarakat  dalam menikmati masa liburan akhir tahun sekaligus menyambut tahun baru 2013,”  ujar     Dr. Dedi Taufikkurohman, Drs, M.Si kepada wartawan usai menerima DPA APBD 2013 di Gedung sate, Jumat (28/12/2012).

Dikatakan, selain mengarahkan porsonil, Dishub Jabar juga membentuk poskotis di delapan  jembatan timbang serta memfungsikan jembatan timbang  sebagai rest area (sarana peristirahatan sementara). Lanjut Dedi, Dishub juga menyiapkan posko pengendalian (poskodal) di seluruh kantor Dishub kabupaten/kota se-Jabar.

          Menurut Dedi, seluruh jajarannya akan berkerja secara penuh melayani masyarakat.  Sesuai dengan Surat Edaran Mentri  Perhubungan tahun 2012, katanya,  personil Dishub  bekerja sejak sebelum natal yaitu dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013.

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan Dishub , diantaranya  menyiapkan fasilitas lalu lintas (lalin) terutama  jalan- jalan yang sering menjadi simpul kemacetan. Kita juga berikan kepada kabupaten/ kota, plastic horn, rambu-rambu jalan. Hal ini demi memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan masyarakat yang melakukan liburan,” tuturnya.

Menyinggung titik-titik kepadatan lalu lintas di Kota Bandung, Dedi memprediksikan arus lalin terkonsentrasi di arah tujuan obyek wisata Lembang (Kab. Bandung Barat), Ciwidey (Kab. Bandung) dan Kota Bandung. 

Untuk menunjang kelancaran bersama termasuk juga melakukan rekayasa manajemen lalulintas, tandas Dedi, Dishub Jabar telah berkoordinasi dengan pihak Dirlantas Polda Jabar. Sedangkan untuk tingkat kab/kota, Dishub kab/kota juga telah berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes/ Polres setempat. 

Menanggapi masih terjadinya kemacetan di wilayah Nagreg,  Dedi mengatakan,  jika terjadi masalah kemacetan saat menjelang natal dari  jam 12 malam itu, maka akan dilakukan  evaluasi terutama terkait dengan integritas transportasi secara keseluruhan atau infra struktur. (fauzi/PP-056)  

7:21 PM | 0 comments | Read More

“Car Free Night”

Selain Jakarta “Car Free Night” Akan Diberlakukan Pula 

di Bandung

Bandung, Pripos - Menjelang malam pergantian tahun, Senin (31/12/2012) mendatang, jajaran Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polrestabes Bandung akan berlakukan Car Free Night atau Malam Tanpa Kendaraan Bermotor di beberapa ruas jalan di kota Bandung. Penerapan Car Free Night ini meresolusi agar kendaraan tidak menumpuk di pusat kota.

Penerapan Car Free Night pada malam tahun baru nanti  berlokasi di sepanjang jalan Merdeka dan jalan. Ir. H. Djuanda atau jalan Dago. Hal ini dikatan Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Imam Pramukarno di Mapolda Jabar jalan Soekarno Hatta, Bandung Jawa Barat.

Kata Imam dalam riliisnya  diberlakukan atas perintah Kapolri untuk mencegah kemacetan kendaraan pada malam Tahun Baru.

“Kapolri menginstruksikan jangan sampai ada kemacetan lebih dari enam jam. Kita cari solusi yang kreatif. Car free night adalah salah satunya, dan akan kami lakukan pada tahun baru ini,” ucap Imam.

Imam menambahkan, sepanjang jalan Dago merupakan ruas jalan favorit untuk merayakan malam pergantian tahun. Karenanya, lanjut Imam, ruas jalan Dago mulai simpang Dago hingga perempatan jalan Merdeka dan sepanjang jalan Merdeka dipastikan tertutup bagi kendaraan baik kendaraan roda dua atau empat.

“Penutupan jalan dimulai pukul 18.00 WIB (31 Desember) sampai malam puncak pergantian tahun pukul 03.00 WIB (1 Januari 2013) kurang lebih selama 9 jam,” papar Imam. Jajaran Polrestabes Bandung juga telah menyiapkan kantong-kantong parkir di salah satu jalan utama tersebut.

Pihak kepolisian juga telah menyiapkan jalur-jalur alternatif dan rekayasa jalan di sekitar Dago untuk memecah kemacetan. “Pengalihan arus lalulintas yang bersifat situasional,” imbuh Imam. Selain menutup jalan Dago, polisi juga memberlakukan larangan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk perayaan Tahun Baru.

Lebih lanjut dikatakan, untuk  mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan, maka pihak kepolisian juga menyiapkan tim medis dan kendaraan Ambulans.  Jadi kita (polisi-red) memberikan pengucualian untuk kendaraan ambulans dapat melintasi jalan Dago. Hal ini karena di Jalan Dago terdapat Rumah Sakit, pungkas Imam. (PP-056)

6:49 PM | 0 comments | Read More

Teten Masduki yang Siap Melangkah ke Gedung Sate

Teten Masduki yang Siap Melangkah ke Gedung Sate

“Jawa Barat Butuh Pemerintahan yang Bersih”

 

Bogor, Pripos  - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Teten Masduki kembali bersilaturahmi dan menyerap aspirasi rakyat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor. Teten Masduki, melakukan kunjungan pertamanya ke daerah Kampung Sukasari I Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur.
Dalam pertemuan itu Teten Melakukan dialog untuk  menyerap seluruh aspirasi yang dilakukannya di pinggir sungai Ciliwung. Dengan penuh keakraban, pria yang dikenal penggiat anti korupsi ini mendengarkan setiap keluhan maupun masukan warga di daerah tersebut.
"Saya mendukung pencalonan beliau, karena yang saya tahu dan dengar selama ini kedua orang ini layak dipercaya, tidak pernah korupsi, dan juga begitu peduli terhadap masalah-masalah yang dialami oleh rakyatnya," ujar seorang Warga, Jafar saat berbincang dengan wartawan, seusai melakukan dialog dengan Teten, Sabtu (29/12/2012).
Jafar berharap, kelak jika Rieke Diah Pitaloka dan Teten mempimpin Jawa Barat, keduanya mampu  membawa Jawa Barat kearah yang lebih baik.
"Saya berharap, kedepannya anak-anak kami mudah mencari lapangan pekerjaan juga soal pelayanan  kesehatan dan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi," tandasnya.
Sementara itu, saat melakukan silaturahmi dengan Warga Cilebut Timur, Sukaraja Kabupaten Bogor, pencetus lembaga anti korupsi (ICW) ini, menilai pemerintahan yang ada sekarang sudah menyimpang, untuk itu, pencalonan dirinya sebagai Wakil Gubernur yang berpasangan dengan Rieke Diah Pitaloka adalah untuk membersihkan Jawa Barat dari korupsi.
"Untuk itu kami mohon doa dan ijinnya dari bapak dan ibu semua agar saya bisa mewujudkan niat baik membangun jawa barat bersama Rieke Diah Pitaloka," ujarnya.
"Saat ini, Jawa Barat memerlukan pemerintahan yang betul- betul memperhatikan masyarakat, Pemerintah yang bersih, akan memberikan seluruh perhatiannya untuk masyarakat termasuk pengalokasian APBD yang saat ini mencapai 18 triliun," tambahnya.
Dimata  Anggota Ombudsman Nasional periode 2000-2008, Jawa barat ini perlu dibenahi, masalah yang paling utama adalah kemiskinan. "Untuk itu saya mengajak warga Jawa Barat, khususnya di Bogor untuk bangun “harudanglah”, untuk bergerak, berjuang bersama dengan kami melakukan perubahan di Jawa Barat, agar kedepan, tatar pasundan ini mempunyai harga diri.
“Suatu saat nanti, Warga Jawa Barat harus yakin bahwa tatar pasundan ini maju, sejahtera. " tegasnya.
Pada akhir dialognya, Teten Masduki mengungkapkan rencana kerjasama dengan Gubernur DKI, Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan kedua daerah diantaranya banjir dan pengalihan dunia bisnis dari Jakarta ke Jawa Barat.
" Saya bertemu dengan Jokowi, ada sebuah kesiapan antara kita dan pada saatnya nanti bisa sama-sama menyelesaikan banjir, mengalihkan tempat bisnis ke daerah Jawa Barat agar pajak kita meningkat sehingga akan menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan," demikian ungkap Teten. (PP-056)

6:36 PM | 0 comments | Read More

Cagub No2 Kunjungan keponpes Bangun Akhlak

          Cagub No2 Kunjungan keponpes Bangun Akhlak

Kuningan, Jawa Barat - Pasangan calon Gubernur Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dari partai Golkar dengan nomor urut dua (2), Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim (Intan) melakukan kunjungan silaturahmi ke pondok pesantren (Ponpes) terpadu Al Mutawally di Jl Pesantren No 177 Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu, 22 Desember 2013.

Kang Yance (57), sapaan akrab dari Irianto MS Syafiuddin menekankan, kunjungan silaturahmi hari ini mengorientasikan pada pembangunan ahlak, religius warga Jawa Barat. Sehingga ke depan masyarakat bisa bangkit dengan basis agama dan syiar Islam.

"Selama saya menjabat dua periode di Indramayu seluruh anak SD memakai jilbab, dan mampu membaca Al-quran. Jadi visi saya adalah meningkatkan kualitas manusia berbasis agama dan budaya," ujar Kang Yance.

Kemudian, ketika kualitas manusia sudah dibangun melalui basis agama dan budaya, maka selanjutnya di wilayah Jawa Barat tidak diperlukan lagi organisasi masyarakat (ormas) Islam. Hal itu seperti dicontohkan di Kabupaten Indramayu.

"Di Indramayu itu tidak perlu ormas Islam lagi. Karena buat apa ormas Islam, karena saya sudah dapat menegakkan Syiar Islam," jelas bapak tiga anak.

Lanjut Kang Yance, untuk menegakkan Syiar Islam di Jawa Barat, dirinya juga memberikan apresiasi lebih kepada para ulama. Salah satunya dengan memberikan gaji kepada seluruh Ulama.

"Selama saya menjabat menjadi Bupati di Indramayu selama dua periode, saya memberikan gaji kepada ulama. Sehingga Syiar Islam mampu terjaga di masyarakat Indramayu pada khususnya," jelasnya.

Dalam membangun ahlak agama dan budaya masyarakat Jawa Barat, pasangan cagub nomor urut dua ini juga menegaskan pelarangan distribusi minuman keras (miras) di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain pelarangan miras, pasangan Intan ini kerap menegaskan pelarangan bangunan prostitusi di wilayah Jawa Barat.

"Selain itu juga saya menginginkan pelarangan miras 0%, tidak boleh beredar sama sekali. Prostitusi juga tidak ada dan syariat Islam sudah berjalan," tambahnya. (Atep)

2:07 PM | 0 comments | Read More

Polda Jabar dan DPD Apindo Sepakat Kerjasama

   Polda Jabar  dan DPD Apindo Sepakat Kerjasama  

          BANDUNG, Jum’at (21/12)Pripos,- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat sepakat melakukan kerjasama dan kemitraan strategis untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan anggota DPP Apindo Jawa Barat.

            Kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah nota kesepahaman/momerandum of understanding (MoU) antara Kapolda Jabar dengan Ketua DPP Apindo yang ditandatangani Brigjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si dan Deddy Wijaya. Penandatanganan dilakukan dalam suatu acara di Aula Muryono Mapolda Jabar, Kamis (20/12), dihadiri  Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs Hengkie Kaluara, para pejabat utama Polda Jabar serta segenap jajaran pengurus DPP Apindo Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman dilaksanakan di Aula Muryono Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung.

          Pada kesempatan itu Kapolda Jabar Brigjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si dalam sambutannya  mengatakan, mencermati perkembangan situasi kamtibmas, baik yang terjadi di Indonesia, maupun di wilayah hukum Polda Jabar, walaupun secara umum cukup aman dan kondusif, namun dalam skala tertentu masih diwarnai dengan berbagai gangguan kriminalitas, adanya konflik komunal dalam masyarakat, maraknya aksi unjuk rasa elemen masyarakat yang menjurus anarkhis, serta masih adanya ancaman terorisme dan radikalisme.

“Disamping itu, saat ini juga jajaran Polda Jabar sedang melaksanakan Operasi Praja Lodaya 2013, dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Operasi Lilin Lodaya 2012, dalam rangka pengamanan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.” terang Kapolda.

Dalam kaitan inilah, lanjut Kapolda, maka dalam pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lebih mengutamakan kegiatan pencegahan dan penangkalan (pre-emtif dan preventif), dengan didukung penegakkan hukum secara profesional dan proporsional.

“Pelaksanaan tugas dalam pemeliharaan situasi kamtibmas tersebut, tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab Polri semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat,” tambahnya.

Melalui kepedulian, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kamtibmas, diharapkan dapat menjadi solusi konstuktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan kamtibmas, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan di lingkungan dunia usaha, sehingga akan terwujudnya iklim dunia usaha yang kondusif, dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Kompleksnya permasalahan di lingkungan perusahaan, hemat Kapolda, apabila ada permasalahan khususnya yang akan berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat, kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana, dengan mencari akar masalah untuk diselesaikan secara bersama, yang tentunya juga dengan memberdayakan lembaga kerja sama tripartit, yakni antara pemerintah, pengusaha dan pekerja, serta instansi terkait lainnya, khususnya dengan jajaran Polda Jabar, untuk antisipasi secara dini.(PP -020)

9:24 PM | 0 comments | Read More

Media Berperan Mendidik Politik Masyarakat

Dari Gelar Diskusi di Diskominfo Jabar

Media Berperan Mendidik Politik Masyarakat

Bandung, Kamis 20/12 (Pripos),- Sebagian besar yang hadir merupakan wartawan senior, lebih spesifik lagi bidang peliputan politik dan pemerintahan.  Tidak terlalu formal, sederhana dan cenderung rileks. Kendati bukan gaya lesehan ala aktivis, namun pertemuan itu begitu mengesankan. Bukan hanya karena peserta yang hadir  beraneka performa penampilan karena memang tidak ada keharusan jurnalis berseragam, tetapi pembicaraan yang diangkat dalam obrolan itu benar-benar mengusik kecerdasan.

Betapa tidak, ruang aula Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provins Jawa Barat berkapasitas ratusan orang ini, terasa sesak dengan serunya perdebatan yang terjadi. Padahal peserta yang hadir kurang dari 100 orang. Di tempat resmi ini, para kuli disket beradu argument dengan tiga orang nara sumber. Acaranya sendiri disebut gelar diskusi yang diprakarsai Diskominfo Jabar dengan mengangkat tema ‘Peran Media Massa dan Pendidikan Politik’. Urgensi dari tema ini adalah meneropong satu sisi peran media dalam proses pendidikan dan pendewasaan politik rakyat dengan mengambil latar pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 2013.

Tiga pakar sebagai nara sumber, masing-masing Bunyamin Maftuh dengan mengangkat topic ‘pendidikan pilitik untuk membangun masyarakat Jawa Barat yang demokratis’, kemudian Dr. Dede Mulkan dengan kupasan ‘peran media massa dalam sosialisasi pendidikan politik di Jawa Barat’ dan terakhir pakar komunikasi Sahala Tua Saragih yang menyuguhkan ‘bila media sekolah politik rakyat’.

Pembicara pertama, pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan (UPI) Bandung,  Bunyamin Maftuh  melontarkan pertanyaan kritis, siapakah yang berperan dalam pendidikan politik pada masyarakat  masa kini, pemerintahkah, partai politikkah atau juga media massa? Sementara Bunyamin melihat prilaku politik masyarakat saat ini masih banyak yang kurang memahami system politik secara benar, kurang menerapkan sikap dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, serta kecenderungan terjadinya penurunan partisipasi politik masyarakat (apatisme politik), juga kekhawatiran tejadinya indoktrinasi politik seperti pada masa orla dan orba.   

Menurut Bunyamin, jika pendidikan politik/demokrasi terletak pada pemerintah, maka yang terjadi sesungguhnya tidak ada kegiatan pendidikan politik yang tersetruktur seperti halnya Penataran P4 masa orba, itu pun masih ada kelemahan dari sisi kekhawatiran terjadinya indoktrinasi politik. Memang pemerintah telah mengenalkan empat pilar kebangsaan, namun belum secara intensif dilakukan kepada masyarakat.

Sementara, tambah Bunyamin, pendidikan politik/demokrasi masyarakat berada pada partai politik, yang ada fungsi sosialisasi politik bagi warga masyarakat sebetulnya kurang berjalan baik. Partai politik selama ini lebih berorientasi pada pengejaran kekuasaan dan kurang pada peningkatan kesejahteraan anggota. “Para pengurus partai kurang mampu memberi contoh sikap dan perilaku politik yang baik bagi masyarakat,” kata Bunyamin.

Pakar komunikasi dari Univesitas Padjadjaran, S. Sahala Tua Saragih memandang, selain memberikan informasi dan hiburan yang sangat bermanfaat bagi khalayak, melakukan control (pengawasan) sosial, media juga berfungsi sebagai pendidik, termasuk pendidikan di bidang politik.

“Akan tetapi pngamatan dan pengalaman kita sehari-hari menunjukkan, media umumnya bukan melakukan pendidikan politik, melainkan pengajaran politik praktis buruk, dengan memberitakan perilaku buruk para politisi di DPR, DPRD, para pemimpin lembaga-lembaga eksekutif, para pemimpin lembaga-;embaga lainnya, para pengacara, koruptor dan para pejabat di lembaga penegakan hukum, secara intensif, besar-besaran, dan terus menerus,” katanya. Dengan pola pemberitaan seperti ini rakyat akhirnya pecaya bahwa politik memang jorok, kotor, buruk dan sebagainya.

Sahala Tua Saragih, selain akademisi pada departemen jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad juga seorang praktisi media. Sebelum menginjakkan karier sebagai dosen jurnalistik, Sahala lama menjadi wartawan sebuah media nasional.  Hemat Sahala, sudah terlalu lama rakyat dicekoki pelajaran politik praktis buruk oleh media, terutama tv-tv swasta nasional. Kini sudah waktunya media mulai memberikan pendidikan (bukan hanya pengajaran) politik praktis yang baik kepada rakyat.

“Para wartawan khususnya dan para pekerja media umumnya harus mengubah pola piker yang salah selama ini. Bukan hanya berita baik,buruk, bahkan berita buruk harus bisa menjadi berita baik,” pintanya kepada wartawan di manapun berada. (PP 020)

5:35 AM | 0 comments | Read More

KPU Jabar Tetapkan Nomor Urut Pasangan

KPU Jabar Tetapkan Nomor Urut Pasangan

Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat

Bandung, Rabu 19/12 (Pripos),- Sejak siang sekira mulai pukul 14.30 Wib, Selasa (18/12),  Kota Bandung terus diguyur hujan, hingga menjelang petang. Bahkan memasuki malam hari cuaca terasa dingin mencekam. Ketika itu, saat perhatian seluruh warga Jawa Barat tertuju pada tayangan televise local Kompas TV dan STV yang menyiarkan langsung jalannya prosesi penentuan dan penetapan  nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar tahun 2013.

Prosesi yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung, berjalan meriah, lancar dan damai, kendati masing-masing pasangan menyertakan para kader dan simpatisannya.  Acara penentuan nomor urut pasangan dikemas sedemikian apik oleh panitia, sehingga tidak tergambar ketegangan, namun justru sebaliknya santai, rilek dan lebih condong sebagai panggung hiburan yang menyenangkan. Beberapa suguhan hiburan music ditampilkan seperti menghadirkan group band Riff dengan vokalisnya yang handal Andi Riff, group music karinding Attack dan artis kenamaan Delia Lontoh.

Tidak ketinggalan aksi yang dilakukan presenter kodang Pandji yang melakukan opening up memukau.

            Hal ini memang disengaja oleh panitia, sebagaimana diakui oleh Ketua Pokja KPU Yayat Hidayat, setting acara dibuat sedemikian menyenangkan untuk menggambarkan kegembiraan rakyat Jawa Barat dalam menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2013 yang jauh dari paksaan dan tekanan.

Melalui proses pengundian obyektif dan fear dipandu oleh presenter kondang Aiman Wicaksono disaksikan Kapolda Jabar Brigjen Pol Tb. Anis Angkawidjaya, dan Kol.Inf. Rohadi dari Makodam III/Siliwangi serta dari Kajati Jabar dan Ketua DPRD Jabar ditetapkan bahwa pasangan calon gubernur/wakil gubernur Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib berhak atas nomor urut satu, disusul pasangan calon Irianto MS Syafiudin-Tatang Farhanul Hakim dengan nomor urut dua. Nomor urut tiga diraih pasangan calon Dede Yusuf Macan Effendi-Lex Laksamana dan pasangan calon Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar memperoleh nomor empat, sementara nomor urut lima digenggam pasangan calon Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki.

“Dengan telah ditetapkan nomor urut pasangan calon tersebut, maka menjadi dasar bagi KPU untuk menerbitkan dan melakukan pencetakan suarat suara,” kata Yayat Hidayat.  

  Selain acara utama penetapan nomor urut pasangan calon,  gebyar lounching Pilkada Jabar tahun 2013 pula dilakukan penandatanganan deklarasi damai oleh masing-masing pasangan calon.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atau momerandum of understanding (MoU) pemilihan umum kepala daerah berkualitas, oleh empat lembaga terkait yakni Komisi Informasi Daerah (KID), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jabar. (fauzi)   

3:50 AM | 0 comments | Read More

Fraksi PDIP Minta Pencairan Dana APBD Distop Sementara

Berpotensi Digunakan Kepentingan Politik Incumbent

Fraksi PDIP Minta Pencairan Dana APBD Distop Sementara

BANDUNG, Selasa (18/12)Pripos,- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar meminta agar penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan politik pasangan incumbent segera disudahi. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dalam Pilgub Jabar 2013 sebagai patahana balon gubernur,  FPDIP medesak agar turut bertanggungjawab dalam membangun demokrasi yang sehat sesuai sumpahnya saat terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.  

“Kami Farkasi PDI Perjuangan menyatakan stop seluruh pencarian dana berbagai program dalam APBD 2013 Provinsi Jawa Barat berpotensi untuk digunakan kepentingan politik pemenangan pasangan incumbent sampai dengan selesaianya Pilkada Gubernur Jawa Barat,” tadas Ketua Fraksi PDI P Ir. Herry Mei Oloan dan Sekretaris Ineu Perwadewi S, SSos , melalui siaran pers, Selasa 18/12.

Menurut Herry, hal trsebut perlu disampikan sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin dekat di Provinsi Jawa Barat. Lebih dari itu, katanya, dua pasangan bakal calon (balon) gubernur merupakan incumbent (gubernur dan wakil gubernur,red) yang sedang menjabat.

Fraksi PDIP DPRD Jabar, tambah Herry, mensinyalir ada kecenderungan incumbent memanfaatkan fasilitas yang melekat karena kewenangannya, untuk kepentingan pemenangan pertarungan Pilgub mendatang.

“Bukan hanya fasilitas seperti kendaraan dinas, kantor yang menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk berbagai kegiatan yang tertuang dalam APBD yang berpetensi dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan Pilgub,” kata Herry.  

Fraksi PDIP juga mewanti-wanti seluruh aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menjadi kepanjangan tangan pasangan calon incumbent melalui pelaksanaan program untuk tujuan pemenangan Pilkada.

 “Juga kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, kami minta  turut mengawasi pelaksaaan Pilkad agar berjalan secara jujur dan adil untuk mencapai demokrasi yang sehat di Jawa Barat,” pintanya. (fauzi)    

3:13 PM | 0 comments | Read More

Satpol PP Kota Bandung Tertibkan 25 Neon Box

         Satpol PP Kota Bandung Tertibkan 25 Neon Box

Bandung, Senin 17/12, (Pripos),-Satpol PP kota Bandung menertibkan sejumlah reklame neon box komersial di beberapa ruas jln di kota Bandung.Koordinator Opsih Gabungan  Nano Sumarno saat ditemui disela-sela kegiatan kepada wartawan mengatakan kita telah menertibkan 25 unit neon box,kita harus menurunkan dan membonkar paksa reklame terssebut karena telah menyalahi izin yang diberikan.Dikatakan Nano yang juga Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Bandung ke 25 unit neon box yang di tertibkan berada di median jalan Soekarno Hatta sebanyak 10 unit,jalan Jamika lima unit,pembatas jalan tengah jalan Sudirman lima unit.Selain itu turut ditertibkan juga reklame Pegadaian dan Nescafe di jalan Peta,masing-masing satu unit.Reklame dua mini market yakni Alfamart dan Indomaret yang berlokasi di jalan BKR suda kami turunkan,karena pengajuan izin'nya di trotoar tetapi mereka pasang di median,karena  tidak sesesuai jadi kami bongkar,ujarnya. Sebelum menertibkan untuk dilakukan pembongkaran  kata Nano pihaknya  sudah melakukan teguran.Mereka sudah tahu bahwa memasang reklame di median susah mendapat izin tetapi tetap dipaksakan,dan tidak ada perlawanan hanya menelepon minta penangguan,ungkapnya.(PP-055)

5:17 PM | 0 comments | Read More

Pengurus Dewan Saka Bhayangkara Kota Bandung Dikukuhkan

Pengurus Dewan Saka Bhayangkara

Kota Bandung Dikukuhkan  

            Bandung, Senin 17/12, (Pripos), Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Bandung selaku Pembina Gerakan Pramuka khususnya pada Satuan Karya (Saka) Bhayangara belum lama ini mengukuhkan dan melantik pengurus Dewan Saka Bhayangkara Kota Bandung, hasil Musyawarah Saka, Nopember lalu.

                Pada musyawarah saka tersebut, terpilih Arief Ananda Putra dan Rohmah K, sebagai Ketua Dewan Saka Bhayangkara Kota Bandung Periode 2012-2014. Pengukuhan dilakukan dalam suatu upacara di Markas  Sat Binmas  Polrestabes Jl. Ahmad Yani No. 282 Bandung, dengan inspektur upacara Wakasat Binmas Polrestabes Bandung yang dilanjutkan dengan prosesi pelantikan oleh Pamong Saka Aiptu Adi Mulyono.

            Hadir pada kesempatan itu, para anggota dewan saka, anggota Sat Binmas Polrestabes , para alumni, dan para pamong saka Polsekta jajaran Polrestabes Bandung. Sebelum dilakukan upacara, terlebih dahulu dilaksanakan perjalanan ke Polsek tertentu dilanjutkan ke Markas Polrestabes Bandung.

            Pada sambutanya Wakasat Binmas Polrestabes Bandung, Kompol Asep Kamaludin, MM, mengatakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki peran penting dalam pembentuk watak kepribadian, jasmani serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi kader pembangunan di segala bidang.

            Menurut Wakasat Kompol Asep Kamaludin, MM, gerakan Pramuka merupakan suatu gerakan pendidikan yang bertujuan mendidik generasi muda Indonesia menjadi tenaga kader pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga.

            “Saka Bhayangkara Kota Bandung sebagai salah satu wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang mengemban misi menyalurkan minat dan bakat Pramuka Kota Bandung dalam bidang kebhayangkaraan dan akan diarahkan menjadi kader-kader yang berperan aktif mewujudkan kamtibmas,” tandas Wakasa Kompol Asep Kamaludin, MM.

            Lanjutnya, Saka Bhatangkara Kota Bandung diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan, dan ketrampilan di bidang kebhayangkaraan bagi anggota Saka Bhayangkara sebagai generasi muda yang kreatif dan inovatif. Disamping sesuai dengan tujuannya, meningkatkan motivasi dan inovasi bagi anggota untuk mengikuti kepramukaan di Kota Bandung dan motivasi bagi anggota Saka Bhayangkara Kota Bandung untuk membuat dan melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan program kerja.(Fauzi/Binmas Resta Bdg)

6:11 AM | 0 comments | Read More

Kapolda Jabar : “Tampilkan Kepemimpinan Polri yang Profesional”

Serah Terima Jabatan  Jajaran Polda Jabar

Kapolda Jabar : “Tampilkan Kepemimpinan Polri yang Profesional”

         

Bandung, Sabtu 15/12 (Pripos),- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Brigjen Pol Drs Tb. Anis Angkawijaya, M.Si, meminta kepada seluruh jajaran komando  kepolisian daerah Jawa Barat, dalam mengemban tugas hendaknya mampu menampilkan kepemimpinan Polri yang profesional, bertanggung jawab, penuh keteladanan, menjamin kualitas kinerja anggota dan institusi sebagai pelayan prima yang anti KKN dan kekerasan, serta menjadi konsultan yang solutif bagi bawahan dan masyarakat.

Hal itu ditandaskan Kapolda Jabar dalam sambutanya pada upacara  serah terima jabatan tiga pejabat utama Polda Jabar dan dua belas Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Jabar, di Aula Mulyono Mapolda Jabar, Jum’at (14/12).  

Hadir pada kesempatan itu Waka Polda Jabar Brigjen Pol Drs Hengkie Kaluara, para pejabat utama Polda Jabar serta para Kapolres jajaran Polda Jabar.

Kapolda Jabar menambahka dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, maka Polda Jabar dan jajarannya dituntut untuk malakukan perubahan serta meningkatkan kinerja operasionalnya selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi Polri dan implementasi dari Grand Strategi Polri Tahap Kedua, yakni membangun kemitraan (partnershif building).

“Segera pahami pertelaan tugas Satker dan Satwil serta karakteristik kerawanan daerah masing-masing sehingga dapat menentukan cara bertindak yang konstruktif dan konfrehensif serta profesional, transfaran dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tuga,” pinta Kapolda.

 Amanat lain yang disampaikan Kapolda agar jajarannya dapat menerapkan strategi Polisi Sahabat Rakyat, dimana kehadiran Polri harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat melaksanakan 10 perilaku yang disenangi masyarakat serta tidak melaksanakan 10 perilaku yang tidak disenangi masyarakat, sehingga akan terjalinnya kebersamaan dan kemitraan Polri dan masyarakat.

“Hal inilah yang perlu diimplementasikan oleh anggota Polri dijajaran Polda Jabar, sehingga akan terbentuk Polisi yang ramah dan dekat dengan rakyat, Polisi yang merangkul dan bukan yang memukul, Polisi yang mengajak bukan yang membentak, Polisi yang mendidik bukan yang menghardik serta Polisi yang tidak sewenang-wenang dan sok kuasa,” tutur Kapolda.   

Pejabat utama Polda Jabar yang melaksanakan serah terima yaitu Karo SDM, Dir lantas dan Kabid Kum. Karo SDM Polda Jabar diserahterimakan dari pejabat lama Kombes Pol Drs Suwarno, SH kepada Kombes Pol Drs Bambang Hastobroto S., M.Si. Kombes Pol Drs Suwarno, SH selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Kabag Situs Pol Ro Tekinfo Div TI Polri, sementara pejabat yang baru sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pangkat Ro Binkar SSDM Polri.

Dir Lantas Polda Jabar diserahterimakan dari pejabat lama Kombes Pol Drs Bimo Anggoro Seno, MH kepada Kombes Pol Drs Imam Pramukarno, SH. Kombes Pol Drs Bimo Anggoro Seno,SH selanjutnya akan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bid PJR Korlantas Polri, pejabat yang baru sebelumnya menjabat sebagai Dir Lantas Polda Papua.

Kabid Kum diserahterimakan dari Kombes Pol Drs Parimin Warsito, SH kepada Kombes Pol Drs Dedi Junaedi. Kombes Pol Drs Parimin Warsito, SH selanjutnya akan menjabat sebagai Kabag Rehabpers Div Propam Polri, sementara pejabat yang Kombes Pol Drs Dedi Junaedi sebelumnya menjabat sebagai Legal Drafter Utama Divkum Polri.

           Sementara dua belas Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Jabar yang melaksanakan serah terima yaitu Kapolres Bogor Kota diserahterimakan dari AKBP Hilman, S.Ik.,SH.,MH kepada AKBP Bahtiar Ujang Purnama, S.Ik., M.Si. Pejabat yang lama selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Wadir Reskrimsus Polda Jatim, sementara pejabat yang baru sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Purwakarta. Kapolres Purwakarta selanjutnya akan dijabat oleh AKBP Slamet Hariyadi, S.Ik.,MH. yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Dit Reskrimum Polda Jabar. Kapolres Bogor diserahterimakan dari AKBP Hery Santoso, S.Ik kepada AKBP Asep Safrudin, S.Ik. Pejabat lama Kapolres Bogor selanjutnya akan menjabat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya, pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. Kapolres Sukabumi diserahterimakan dari AKBP Muhammad Firman,S.Ik kepada AKBP Asep Edi Suheri,S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota selanjutnya dijabat oleh AKBP Dani Kustoni,SH.,A.Ik.,M.Hum.

Kapolres Subang diserahterimakan dari AKBP M. Awal Chairuddin,S.Ik.,MH kepada pejabat baru AKBP Chiko Ardwiatto,S.Ik.,M.Hum. AKBP M. Awal Chairuddin selanjutnya akan menjabat sebagai Waka Polrestabes Bandung, pejabat baru AKBP Chiko Ardwiatto sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Dit Lantas Polda Jabar. Kapolres Tasikmalaya Kota diserahterimakan dari AKBP Gupuh Setiyono,S.Ik kepada AKBP Iwan Imam Susilo, S.Ik. Pejabat lama Kapolres Tasikmalaya Kota tersebut selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Wadir Reskrimsus Polda Jabar, sementara pejabat yang baru sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Jabar. Kapolres Cirebon diserahterimakan dari AKBP Hero Henrianto Bachtiar,S.Ik.,M.Si kepada AKBP Irman Sugema,SH.S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tasikmalaya. AKBP Hero Henrianto selanjutnya akan menjabat sebagai Waka Polresta Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Sementara Kapolres Tasikmalaya yang baru dijabat oleh AKBP Wijonarko,S.Ik.,M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Bandung.

          Kapolres Bandung diserahterimakan dari pejabat lama AKBP Sandi Nugroho,S.Ik.,SH.,M.Si kepada AKBP Kemas Ahmad Yamin,S.Ik. Pejabat lama Kapolres Bandung selanjutnya akan menempati jabatan baru di Spripim Mabes Polri. Pejabat baru Kapolres Bandung sebelumnya menjabat Kapolres Ciamis. Kapolres Ciamis selanjutnya akan dijabat oleh AKBP Witnu Urip Laksana,S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sukabumi Kota. Jabatan Kapolres Sukabumi Kota selanjutnya dijabat oleh AKBP Hari Santoso, S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polrestabes Bandung.(fauzi/hmspolda)

3:42 AM | 0 comments | Read More

DPRD Jabar TetapkanTiga Perda

Di Penghujung Tahun 2012, DPRD Jabar TetapkanTiga Perda

Bandung, Kamis(13/12),-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Jawa Barat melalui panitia khusus (Pansus) VI- dipenghujung tahun 2012- berhasil menggolkan tiga rancanga peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda).Ketiga perda tersebut yakni, perda tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jamkrida Jabar, Perda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Agro Jabar dan Perda tentang penyelesaian kerugian daerah.    

Penetapan tiga perda tersebut dilakukan dalam sidang  paripurna DPRD Jabar,  dipimpin Ketua DPRD Jabar, Ir, Irfan Suryanagara didampingi Wakil Ketua Rudy Harsa Tanaya, Uu Rukmana, Nur Suprianto, dan Komarudin Thaher. Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan dan para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov. Jabar.

Pada laporannya, Wakil Ketua Pansus VI Meliana Kartika Kadir mengatakan, selama melakukan pendalam terhadap tiga materi  rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diembankan, Pansus VI melakukan telaahan melalui rapat kerja, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat.

“Semua langkah tersebut penting dilakukan agar panitia khususVI memiliki catatan-catatan kritis, dan pemahaman yang lebih mendalam guna menyempurnakan ke tiga Raperda tersebut,” kata anggota dewan dari PDIP tersebut. 

Menurut Kartika, terkait dengan Perda tentang penyertaan modal terhadap PT. Jamkrida Jabar, pansus memandang bahwa badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut perlu mendapat stimulus dalam bentuk suntikan modal. Ini semua dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi khususnya koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan, modal dasar PT Jamkrida Jabar sebagaimana tertuang dalam Perda Jabar Nomor 9 tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 300 miliar dengan komposisi kepemilikan saham pemerintah daerah paling sedikit 51 % dari modal dasar atau sebesar Rp 153 miliar.

“Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jabar dalam APBD perubahan tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar sebagai tahap awal pemenuhan kewajiban pada saat pendirian dan sebesar Rp 50 miliar dalam APBD tahun 2013. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemrov dan DPRD Jabar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di bidang koperasi dan UMKM, “  katanya.

Sementara mengenai Perda penyertaan modal terhadap PT. Agro Jabar, Pansus VI menilai pengelolaan anggaran penyertaan modal dapat dilakukan pada APBD perubahan tahun 2013 disesuaikan dengan kemapuan keuangan daerah. Dikatakan, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan pada saat pendirian PT Agro Jabar, Pemprov. Jabar harus menempatkan modal disetor sebesar 25 % dari modal dasar yakni sebesar Rp. 19,125 juta.

“Ada pun sisa kewajiban Pemprov. Jabar sebesar  Rp 57, 375 juta dapat dipenuhi secara bertahap berdasarkan rencana bisnis dan hasil evaluasi kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,”  tandasnya.

Mengenai lahirnya Perda penyelesaian kerugian daerah, Pansus VI tambah Meilina,lebih mempertimbangkan bahwa saat ini peraturan perundang-unhdangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah telah digantikan dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

“Maksud penetapan peraturan daerah tentang penyelesaian kerugian daerah adalah memberikan landasan dan kepastian hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah,’” pungkasnya.(fauzi)

7:02 PM | 0 comments | Read More

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat:

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat:

Pencalonan Didahulukan, Prahara  di Ujung

Bandung, Rabu, 12/12 (Pripos), Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 dengan mendahulukan tahapan pencalonan daripada penetapan DPT (data pemilih tetap), seperti yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar),  bertujuan demi memudahkan serta memberi keleluasan waktu bagi KPU kabupaten/kota berikut perangkatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. 

“Tahapan yang mendahulukan pencalonan, adalah keinginan baik kami untuk memberikan kemudahan di bawah. Kami pertimbangkan juga aspek politisnya, prahara akan kami hadapi di ujung. Sebab biasanya prahara itu muncul karena DPT. DPT-lah yang banyak disorot publik sekaligus sering dijadikan materi gugatan oleh calon,” kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat menjawab pertanyaan tamunya Ketua KPU  Provinsi Riau Teuku Edi Sabli bersama rombongan untuk studi banding, Selasa (12/12). 

 Mengenai tahapan Pilgub 2013 yang disusun dan dijadian acuan oleh KPU Jaba, kepada rombongan yang terdiri empat komisioner dan sembilan pejabat struktural KPU Riau, yang dalam kunjungan kerjanya diterima di ruangan rapat pleno Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung. Yayat menyatakan bahwa Tahapan Pilgub 2013 yang diberlakukannya berbeda dengan Pilgub atau pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) di provinsi lain di tanah air. 

Dengan mendahulukan pencalonan, jelasnya, KPU Jabar menjadwalkan penyerahan berkas dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dan pendaftaran bakal pasangan calon, yang lebih awal dari penetapan DPT. Sedangkan DPT ditetapkan melalui proses panjang dari DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu), penyusunan DPS (daftar pemilih sementara) berikut proses perbaikannya. 

Karenanya, KPU Jabar bisa terlebih dulu berkonsentrasi melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dan pendaftaran yang meliputi pula verifikasi dokumen persyaratan yang diajukan 5 bakal pasangan calon. Proses pencalonanpun memerlukan waktu panjang hingga penetapan calon dan nomor urutnya pada 17 Desember 2012.  

Menyinggung pemilu bersamaan antara Pilgub 2013 dengan pilkada di Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi, Yayat yang saat itu didampingi Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Komisioner Achmad Heri dan Iin Endah Setiawati, serta beberapa pejabat KPU Jabar lainnya, menjelaskan kepada Sekretaris KPU Riau Syahrizal, Komisioner Asmuni Hasmi, Lena Farida dan Budy Yan Putra, dan anggota rombongan lainnya, KPU Jabar memberikan subsidi bagi ke-3 kab/kota yang menyelenggarakan pilkada bersama sekitar 30 persen, “Khusus sosialisasi, saya menghitung KPU Jabar baru mencakup 15 persen saja. Selebihnya Pilgub 2013 disosialisasikan oleh para bakal calon”. 

Kunjungan kerja KPU Riau ke KPU Jabar, menurut Edi Sabli, sejak awal telah direncanakan dan dalam rapat pleno terakhir memang diputuskan untuk studi banding ke sini. Alasannya, selain calon yang mendaftar ke KPU Jabar adalah orang-orang populer dari kalangan artis, juga memberlakukan tahapan Pilgub yang berbeda daripada provinsi lain,  mengelola anggaran besar, dan KPU Jabar dinilai telah menunjukkan manajemen yang baik dalam melaksanakan proses pesta demokrasi di provinsi ini.  

“Tahapan yang disusun, manajemen bagus dalam melaksanakan Pilgub yang berbarengan dengan pilkada di 3 kab/kota, sosialisasi, soal penyusunan dapil (daerah pemilihan) untuk Pemilu Legislatif 2014, akan kami transfer ke Riau.  Khususnya Pilgub, kami harus belajar banyak ke KPU Jabar, karena di provinsi kami belum pernah ada calon dari perseorangan,” ucap Asmuni Hasbi. (fauzi/kpu)

4:30 PM | 0 comments | Read More

KPU Jabar Ingatkan Balon Gubernur:

KPU Jabar Ingatkan Balon Gubernur:  

Sosialisasi Calon Bisa Bingungkan Masyarakat

            Bandung, Rabu 12/12  (Pripos),- Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) sulit mematok target jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, karena terkendala oleh sosialisasi para calon yang boleh jadi justru membingungkan masyarakat. Akhirnya, pemilih malah menjadi antipati dan apatis terhadap penyelenggaraan Pilgub, memilih diam dan tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) alias menjadi golongan putih (golput).

         “Kendati KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota telah memaksimalkan memberi informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar semakin memiliki kebebasan menentukan pilihannya, menjauhkan unsur pemaksaan agar memilih pasangan yang satu atau lainnya, dan mengimbau agar melakukan pencoblosan pada Minggu 24 Februari 2013, tetap saja tidak bisa menggiring seluruh pemilih ke TPS untuk pencapaian target tertentu,” ungkap Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim, kepada wartawan usai pelaksanaan sosialisasi Pilgub 2013 di Car Free Day Jl. A. Yani Garut, Minggu kemarin.    

          Menurut Aja, ada juga kecenderungan jika masyarakat sudah mengerti dan paham, justru mereka memilih atas pilihannya sendiri, apakah nanti mencoblos atau tidak adalah hak mereka. Jadi, ada sisi negatif kalau kita terus-terusan memberikan pemahaman. Sebab berdasarkan pengalaman, semakin masyarakat mengerti malah bisa menjadi bingung dan berpikir duakali untuk mencoblos.

            “Kecuali kalau kita paksakan dengan ada regulasi nya. Misalnya ada aturan dalam undang-undang kalau tidak memilih diberi sanksi, maka kita bisa pasang target supaya meraih 90 persen suara. Maka sekalipun Pilgub kita sosialisasikan dan kampanye besar-besaran, pemilih tetap punya pilihan tersendiri. Meski di Indonesia memilih adalah hak dan bukan kewajiban bagi warga negara, khusus di Garut pasti akan mencapai jumlah pemilih 65 sampai 70 persen yang menggunakan hak pilihnya pada Pilgub 2013. Insya Allah,” kata  Aja Rowikarim. 

            Aja menjelaskan panjang lebar mengenai sosialisasi Pilgub yang dilaksanakan KPU Garut, yakni lebih diorientasikan kepada pemilih pemula, kalangan lanjut usia (lansia), kelompok strategis dan tokoh masyarakat, serta masyarakat terpencil di pelosok pedesaan dan pesisir pantai yang belum terjangkau media informasi siaran televisi.

            KPU Garut, lanjutnya, dalam sosialisasi Pilgub tidak mengorientasikan pemasangan spanduk atau baliho. Namun lebih mengutamakan tatap muka atau bertemu langsung dengan simpul-simpul masyarakat melalui berbagai kegiatan, selain menjalin kerjasama dengan 12 stasiun radio untuk terus menyosialisasikan dari awal tahapan sampai saat ini.

            “Tatap muka, kami lakukan di pelosok desa sampai kawasan padat penduduk di Garut Kota, seperti di pasar atau pusat-pusat perbelanjaan dan perdagangan, pusat keramaian di lapangan yang sering dipakai senam oleh ibu-ibu dan kaum lansia. Di kota sendiri sudah tersosialisasikan lewat radio, koran, website dan talk show yang kami selenggarakan. Warganya sudah dijangkau informasi mengenai Pilgub. Setiap tahapan kami informasikan, misalnya sekarang kita memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih,” paparnya.  

            Khusus untuk pemilih pemula, menurut Aja, sosialisasi dilakukan dengan mengadakan cerdas cermat bagi siswa seluruh SMA dan SMK di Garut. Paling tidak para siswa mengenal dan mengetahui tentang Pilgub. Karena diantara mereka banyak yang sudah memiliki hak pilih, maka diharapkan tumbuh kesadaran untuk melakukan pencoblosan pada waktunya nanti, yaitu Minggu 24 Februari 2013.

            “Sosialisasi KPU sudah mencakup 100 persen wilayah Garut, sehingga kami yakin seluruh masyarakat kabupaten ini sudah tersentuh informasi Pilgub,” tandanya seraya menjawab soal kinerja Pokja Sosialisasi KPU Jabar, yang disebut Aja hanya bersifat instruksi dan regulasi. Sedangkan inplementasinya tetap tergantung di KPU kab/kota, serta bergantung pada kelihaian dan kepiawaian KPU kab/kota bersangkutan. (fauzi/kpud

3:10 PM | 0 comments | Read More